#Jokowi#KPK

Moeldoko Bantah Abaikan Arahan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK

( kata)
Moeldoko Bantah Abaikan Arahan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. MI


Jakarta (Lampost.co) -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan seluruh kementerian dan lembaga terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga membina 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

 

"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, KSP, kementerian dan lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden," kata Moeldoko dalam siaran pers, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.

Moeldoko mengungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harian Wibisana telah berkoordinasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam pertemuan, Tjahjo menyampaikan arahan Jokowi terkait solusi pegawai tak lolos tes dengan opsi pembinaan.

"KemenPAN-RB mengusulkan dilakukan individual development plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," ucap dia.

Moeldoko menyebut KPK memutuskan menggelar asesmen terhadap 75 pegawai yang tak lulus TWK. Hasilnya, 24 orang dinyatakan lulus dan 51 orang lainnya gugur.

"Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyampaikan pemerintah tak bisa sepenuhnya ikut campur dalam proses pembinaan internal KPK. Sebab, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai.

"KPK bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Posisi KSP, Kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan Presiden," tegas Moeldoko.

Winarko







Berita Terkait



Komentar