#KORUPSI#PENGGELAPANPAJAK

Modus Kepala BPPRD Lamteng Pungut Pajak PT GGP Rp983 Juta

( kata)
Modus Kepala BPPRD Lamteng Pungut Pajak PT GGP Rp983 Juta
Sidang pembacaan dakwaan perkara korupsi pembayaran pajak air oleh eks kepala BPPRD Lampung Tengah, Yunizar, secara daring di PN Tipikor Tanjungkarang. Lampost.co/Asrul S Malik


Bandar Lampung (Lampost co) -- Eks Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah, Yunizar, menjalani sidang daring perkara korupsi pembayaran pajak air di PN Tipikor Tanjungkarang. Modus yang digunakan terdakwa caranya dengan membuat dua surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Surat pertama sesuai pembayaran wajib pajak yaitu PT GGP, surat kedua dengan nominal lebih kecil untuk disetorkan ke kas daerah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lampung Lampung Tengah, Yogi Apriyanto, mengungkapkan Wajib Pajak Pemkab Lampung Tengah yakni PT Great Giant Pineapple (GGP) membayar pajak untuk ratusan titik pemakaian air. Perinciannya, pabrik nanas 10 sumur, power plant empat sumur, pabrik tapioka empat sumur, kandang sapi sembilan sumur, perumahan 27 sumur, dam kebun 154 sumur.

"Total 280 sumur," ujar Yogi, saat membacakan dakwaan pada Kamis, 29 Juli 2021.

Ia melanjutkan PT GGP membayar pajak triwulan III dan IV 2017, serta triwulan I, II, III, 2018, sebanyak 2,43 miliar. Namun, yang disetorkan BPPRD ke kas Pemkab Lampung Tengah Rp1,44 miliar.

"Terdapat selisih Rp983 juta," paparnya.

Baca juga : Eks Kepala BPPRD Lamteng bakal Disidang atas Kasus Korupsi Pajak Air

Yogi juga menerangkan modus yang digunakan terdakwa yakni memerintahkan anak buahnya yaitu Kabid II BPPRD Lampung Tengah Dedi Setiawan, dan Kasubbid Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Achmad Hery Setiawan membuat dua surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Surat pertama sesuai pembayaran PT GGP, surat kedua dengan nominal lebih kecil untuk disetorkan ke kas daerah. Keduanya tidak berani memalsukan dokumen tersebut, karena berisiko melanggar hukum. Namun, keduanya diancam akan dicopot dari jabatannya jika tidak mengikuti perintah Yunizar.

"Apabila kalian tidak mau mengikuti perintah saya, masih banyak orang yang mau bekerja dan menduduki jabatan kalian (menirukan ancaman Terdakwa), lalu saat itu saksi Dedi dan Achmad Heri tetap menolak," paparnya. 

Karena terancam, keduanya terpaksa membuat dua SKPD yang berbeda. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Nomor: SR-308/PW08/5/2021, kesimpulan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kab. Lampung Tengah pada Triwulan III, IV 2017 dan Triwulan I,II,III 2018 sebesar Rp983.042.204.

"Kerugian negara seluruhnya sudah dikembalikan, dititipkan ke Kejari Lampung Tengah," paparnya.

Yunizar mengikuti persidangan tanpa didampingi penasihat hukum. Yogi menjelaskan Yunizar didakwa dengan pasal Pasal 2 Ayat (1), subsidair pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kasus Korupsi Pajak Air Lampung Tengah Dilimpahkan ke Pengadilan

Agenda selanjutnya yakni pemeriksaan saksi-saksi yang dilangsungkan pada 5 Agustus 2021.

"Sidang pemeriksaan saksi dilanjutkan pekan depan," kata Majelis Hakim Efiyanto," paparnya.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar