#mkks#humaniora#indonesiapintar

MKKS dan UPTDP se-Lampung Hadiri Rakor PIP di Magelang

( kata)
MKKS dan UPTDP se-Lampung Hadiri Rakor PIP di Magelang
Sejumlah ketua MKKS SMK dan kepala UPTDP wilayah Lampung, berfoto saat menghadiri rakor PIP, di Magelang, Jawa Tengah. (Dok/UPTD Pendidikan Lampung)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Seluruh ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kepala UPTD Pendidikan wilayah se-Lampung, menghadiri rapat koordinasi tahap III, terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), di Magelang, Jawa Tengah.

Ketua MKKS SMK Bandar Lampung, M Edy Harjito kepada Lampost.co, Jumat (25/5/2018) mengatakan seluruh ketua MKKS dan UPTDP wilayah menghadiri rakor atas undangan dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Menurut Edy, rakor yang dilaksanakan sejak tanggal 22 – 25 Mei disalah satu hotel di Magelang, itu membahas terkait teknis penyaluran dan penggunaan dana PIP yang diberikan kepada siswa SMK, dapat tepat sasaran.

“Siswa penerima program PIP tersebar disejumlah SMK di Lampung. Pada rakor tahap III ini, kami diminta Kemendikbud dapat mengawasi mulai dari proses penyaluran hingga penggunaan dana PIP sesuai peruntukkannya,” ujar Edy.

Edy mengatakan, petunjuk dalam penggunaan dana PIP hanya boleh digunakan untuk kepentingan pendidikan siswa, seperti membeli buku dan alat tulis, pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta uang saku siswa.

“Dana PIP tidak boleh digunakan untuk hal lain kecuali kepentingan pendidikan siswa. Disitulah peran sekolah nantinya akan mengawasinya, jangan sampai dana yang diberikan tidak tepat sasaran,” kata Edy.

Menurut dia, program ini hanya boleh diberikan kepada siswa berasal dari keluarga kurang mampu, tidak mempunyai orang tua, siswa terimbas bencana, dan orang tua siswa terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.

“Program ini digelontorkan agar siswa tidak putus sekolah. Bila terdapat siswa memenuhi kriteria tersebut, maka pihak sekolah dapat mendaftarkannya kepada pemerintah melalui sistem aplikasi yang disediakan” kata dia.

 

Yusmart Dwi Saputra







Berita Terkait



Komentar