#mahkamahkonstitusi#omnibuslaw#uuciptakerja#gugatan

MK Sudah Terima Tiga Gugatan UU Cipta Kerja

( kata)
MK Sudah Terima Tiga Gugatan UU Cipta Kerja
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah satu sehingga totalnya ada tiga. Dua permohonan meminta pengujian materiel dan sisanya formal.

"Ada tiga pengajuan permohonan," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Media Indonesia, Jumat, 16 Oktober 2020.

Menurut dia, seluruh permohonan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan syarat-syarat. Masyarakat bisa melihat informasi tiga gugatan di situs resmi MK www.mkri.id. 

Teranyar, MK menerima gugatan pada Kamis, 15 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan karyawan swasta, Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas; pelajar SMK Negeri 1 Ngawi, Novita Widyana; mahasiswi Universitas Brawijaya, Elin Dian Sulistiyowati; mahasiswa Universitas Negeri Malang Alin Septiana; dan mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito.

Mereka menilai terdapat sejumlah cacat formal dari proses pengesahan UU. Mengacu pada UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). 

Sementara itu, dua gugatan lain diterima MK pada Senin, 12 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Permohonan diwakili Ketua Umum Federasi Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 81 angka 15, 19, 25, 28, dan 44.

Gugatan juga diajukan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza. Pasal-pasal yang diujikan Dewa Putu Reza yakni Pasal 59; Pasal 156 Ayat (1), (2), (3); Pasal 79 Ayat (2) b; Pasal 78 Ayat (1) b. Pasal-pasal itu terkait dihapusnya batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, batas minimal pemberian pesangon dan uang penghargaan, serta istirahat mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja.

Ketiga permohonan bakal melalui beberapa proses, yakni pemeriksaan kelengkapan, perbaikan permohonan, dan registrasi. Dilanjutkan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan persidangan. Setelah itu, MK mengagendakan sidang pengucapan putusan dan penyerahan salinan putusan.

Media Indonesia







Berita Terkait



Komentar