#ruuciptaker#tenagakerja#beritalampung#ombnibuslaw

MK Mesti Bebas Belenggu Politik Terkait Proses Gugatan UU Ciptaker

( kata)
MK Mesti Bebas Belenggu Politik Terkait Proses Gugatan UU Ciptaker
Gedung Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah


Jakarta (Lampost.co): Sejumlah pihak telah mengajukan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker/Omnibus Law) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah diminta netral.

“Jangan sampai ada tekanan politis,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Minggu, 18 Oktober 2020.

MK mesti betul-betul memahami seluruh isi UU Ciptaker. Sebab, apa pun keputusan MK akan berdampak besar.

“Jadi jangan sampai MK berpihak. Harus imparsial melihat perspektif keadilan dan kebaikan bangsa,” ujar dia.

Jerry memprediski pembahasan gugatan UU Ciptaker berlangsung sengit. Pemerintah meyakini undang-undang sapu jagat itu mendatangkan investasi dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, elemen masyarakat menilai beragam kekurangan dalam undang-undang setebal 812 halaman itu.

“Untuk itu MK harus membaca lagi undang-undang sapu jagat ini,” tegas Jerry.

Gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah satu. Sebanyak dua permohonan meminta pengujian materiel dan sisanya formil.

"Ada tiga pengajuan permohonan," kata juru bicara MK Fajar Laksono, Jumat, 16 Oktober 2020.

Teranyar, MK menerima gugatan pada Kamis, 15 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan karyawan swasta, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas; pelajar SMK Negeri 1 Ngawi, Novita Widyana; mahasiswi Universitas Brawijaya, Elin Dian Sulistiyowati; mahasiswa Universitas Negeri Malang Alin Septiana; dan mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito.

Sementara itu, dua gugatan lain diterima MK pada Senin, 12 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Permohonan diwakili Ketua Umum Federasi Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 81 angka 15, 19, 25, 28, dan 44.

Gugatan juga diajukan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza. Pasal-pasal yang diujikan Dewa Putu Reza yakni Pasal 59; Pasal 156 ayat (1),(2),(3); Pasal 79 ayat (2) b; Pasal 78 ayat (1) b. Pasal-pasal itu terkait dihapusnya batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, batas minimal pemberian pesangon dan uang penghargaan, serta istirahat mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja.

Ketiga permohonan bakal melalui beberapa proses, yakni pemeriksaan kelengkapan, perbaikan permohonan, dan registrasi. Dilanjutkan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan persidangan. Setelah itu, MK mengagendakan sidang pengucapan putusan dan penyerahan salinan putusan.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar