#reklamasi

Mitra Bentala Sebut Reklamasi di Bakauheni Harus Ditindak Tegas

( kata)
Mitra Bentala Sebut Reklamasi di Bakauheni Harus Ditindak Tegas
Reklamasi di Desa Bakauheni. Dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kegiatan land clearing kawasan pantai dan juga kegiatan reklamasi pantai yang diindikasikan dilakukan grup PT Tri Patria Bahuga (TPB) melanggar hukum. Untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Direktur Mitra Bentala, Mashabi, perusahaan tersebut mesti ditindak tegas sesuai aturan yang dilanggar untuk penegakan hukum, terutama UU tentang Lingkungan Hidup. "Jadi harus ada sanksi terhadap perusahan yang melakukan hal tersebut," kata dia, Minggu, 17 Mei 2020.

Tidak sekadar diberhentikan sementara untuk disuruh melengkapi dokumen, Pemerintah Lampung Selatan dan Lampung untuk memberi sanksi tegas agar menjaga wibawa di mata publik karena perusahaan tersebut memandang sebelah mata terhadap pemerintah dengan melakukan usaha tanpa prosedur yang sah.

"Sudah tampak perusahan ini memandang sebelah mata pemerintah dengan melakukan kegiatan tanpa proses (izin) yang dilalui," katanya.

Berita terkait: PT HK dan ITDC Sayangkan Kegiatan Reklamasi di Bakauheni

Selain itu, katanya, perlu ditinjau ulang usaha yang dilakukan perusahaan ini apakah sesuai atau tidak dari Perda Zonasi Lampung.

Disingung apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan mengenai hal ini, Mashabi mengatakan sudah tentu karena aktivitas yang dilakukan tidak didukung dengan proses tahapan selayaknya.

"Oh ya jelas, kalau lihat aktivitas yang dilakukan tidak didukung dengan proses tahapan selayaknya jika ada pihak yang ingin melakukan sebuah usaha dan ini tidak dimiliki sama sekali tetapi sudah melakukan aktivitas," katanya.

Menurut dia, ada sanksi pidana dalam kegiatan yang dilakukan hanya tinggal ada tidaknya keberanian penegak hukum melakukannya. "Tinggal penegakan hukum berani tidak menindaknya dengan tegas," kata dia.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar