#refleksi#mintajatah#jatahmenteri#kabinet

Minta Jatah

( kata)
Minta Jatah
Ilustrasi google.com

KASAK-KUSUK minta jabatan menteri menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden sudah terang-terangan. PDI Perjuangan ingin mendapatkan kursi terbanyak. Tidak mau empat kursi. Begitu partai koalisi lainnya. PKB, contohnya, minta jatah yang banyak di jajaran kabinet menteri.

Jokowi-Ma’ruf tersandera oleh tekanan partai politik. Harusnya partai menjaga keadaban—santun dalam berpolitik. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepertinya, anak-anak bangsa di negeri ini mau dibuat abu-abu oleh partai dengan segala kepentingan sesaat.


Mengapa PDI Perjuangan minta jatah yang banyak? Karena partai politik nonparlemen saja, kata Megawati Soekarnoputri, minta kursi menteri ke Jokowi. Saat pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, yang baru lalu, terasa cair. Sindiran itu membawa gelak tawa Jokowi-Ma’ruf serta ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja yang hadir pada kesempatan itu.


Hanya Partai NasDem sebagai pengusung tanpa syarat untuk mendukung penuh mengantarkan Jokowi ke kursi presiden. Partai besutan Surya Paloh ini menghormati hak prerogatif. Presiden berhak memilih menterinya. Bahkan, pada titik tertentu NasDem akan menanggung risiko politik. Yang jelas, Jokowi rasional dan realistis dalam memilih partner kerja. 

Anak-anak bangsa menaruh perhatian kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Wali Kota Solo itu sangat matang dan piawai mencari nama menteri. Politik itu berbagi kekuasaan. Politik lentur dengan kepentingan. Dinamis dan tidak memaksakan kehendak. Hanya bermuara untuk kepentingan bangsa, bukan golongan.

Politik itu berbagi kekuasaan. Politik lentur dengan kepentingan. Dinamis dan tidak memaksakan kehendak

Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo-Sandi yang berseberangan dengan Jokowi-Ma’ruf  dalam pemilihan presiden, juga melobi dan dilobi sekitar Istana agar kadernya bisa duduk di kabinet. “Tetapi kami tidak serta-merta menerima karena kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.


Muzani yang pernah digadang-gadang menjadi ketua MPR mengakui adanya pembicaraan dari sekitar Istana. Bahkan, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono lebih transparan. Dia menyebutkan ada tiga nama yang disodorkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tiga nama itu akan menduduki jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Walaupun ia bukan partai pemenang dalam Pemilu 2019, Gerindra bergerilya merebut posisi penting di lembaga parlemen dan kabinet. Dari hasil bentuk rekonsiliasi Prabowo dan Megawati, antara lain ketua MPR adalah jatah Gerindra. Hasilnya? Nihil. Ketua MPR diambil Partai Golkar.

Iskandar Zulkarnain



Berita Terkait



Komentar