#korupsi#korupsijalan

Minimal Empat Orang Bakal Jadi Tersangka Korupsi Jalan Ir Sutami

( kata)
Minimal Empat Orang Bakal Jadi Tersangka Korupsi Jalan Ir Sutami
Polda Lampung memaparkan perkembangan kasus korupsi pengerjaan jalan Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof. Dr. lr. Sutami - Sribawono - Sp. Sribawono tahun anggaran 2018-2019 dengan nilai anggaran Rp147 miliar. Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung memberikan sinyal akan segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengerjaan Jalan Prof. Dr. lr. Sutami - Sribawono - Sp. Sribawono, tahun anggaran 2018-2019. Proyek dengan nilai anggaran Rp147 miliar tersebut dikerjakan oleh PT URM.

"Dalam waktu relatif tidak lama lagi akan kami tetapkan tersangka. Terkait mekanisme dan prosedur yang ada, nama-nama tersangka sudah ada sebenarnya, cuma kami menunggu waktu yang tepat untuk melakukan gelar perkara," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombespol Mestron Siboro, Senin, 12 April 2021.

Baca juga: Kerugian Proyek Jalan Ir Sutami Capai Rp65 Miliar, Polda Terima Pengembalian Rp10 Miliar

Menurutnya setidaknya minimal ada empat orang yang dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dari unsur pemberi (perusahaan pengerjaan proyek), dan penerima (unsur ASN dari Kementrian PUPR Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional).

Sayangnya polda belum memaparkan identitas para calon tersangka. Penetapan tersangka belum dilakukan karena menunggu seluruh alat bukti tercukupi, termasuk audit BPK RI.

"Ya sesuai yang dipaparkan Kabid Humas tadi, ada empat LP/SPDP ya kemungkinan segitu. Tapi (bisa lebih) karena ada satu LP/SPDP bisa lebih dari satu orang, bisa jadi minggu ini (penetapan tersangka)," katanya.

Polda memastikan adanya pengembalian kerugian negara tidak menghentikan penyidikan. Pengembalian hanya akan mempengaruhi besarnya tuntutan atau vonis dalam persidangan nanti.

"Pasal 4 Undang-undang Tipikor tidak menghapuskan pidana, ada wacana pengembalian kerugian negara tambahan, tapi masih kami tunggu," ujarnya.

Saat ini Polda belum mengeluarkan pencegahan/pencekalan ke luar negeri dari pada calon tersangka mengantisipasi adanya potensi melarikan diri atau penghilangan barang bukti. Alasannya, jika dilakukan pada saat pelaku melarikan diri ke luar negeri, maka pelaku tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Naluri reserse kami, tidak mungkin dilakukan, anak dan istri, serta harta bendanya ada semua di Indonesia. Mengacu pada aset recovery kerugian negara, ada baiknya apabila ia melarikan diri, kami sita semua aset-asetnya di Indonesia," katanya.

Polda juga sedang mendalami, apakah ada komitmen fee dari perusahaan terhadap unsur ASN di KemenPUPR. Pasalnya, dari beberapa korupsi pengerjaan proyek, fee dari perusahaan ke intansi biasanya berkisar 15-20% dari nilai anggaran.

"Sementara belum (terkait nominal fee,) masih dalam tahap pendalaman," katanya.

Tiga cap atau stempel digunakan untuk pemalsuan dokumen dari instansi lain. Seperti dari BPJS ketangakerjaan, dari perusahaan suplayer bahan, dan dari konsultan pengawas. Kemudian dari CPU ditemukan adanya dokumen antara besaran anggaran dan spesfiikasi dengan realita proyek yang dikerjakan di lapangan.

Pengembalian kerugian negara dari PT URM sebanyak Rp10 miliar dilakukan dalam empat tahap.

Winarko







Berita Terkait



Komentar