#lingkungan#keberlanutan-sdhl

Mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

( kata)
Mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
Grafis KLHK terkait penanganan lingkungan dan zero emisi di Indonesia. (Foto:Dok.KLHK)


JAKARTA (Lampost.co)--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan sasaran strategis untuk mencapai visi KLHK 2020-2024 yakni Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Visi tersebut juga dicanangkan untuk mendukung visi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yakni Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh kementerian pada akhir periode perencanaan. Rumusan sasaran strategis KLHK 2020-2024 memuat empat aspek.

Pertama, terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Aspek ini terdiri dari berbagai indikator. Antara lain (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah, (3) penurunan laju deforestasi. Selanjutnya (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) luas lahan dalam daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan kondisinya, dan (6) luas kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation values/HCV).

Kedua, tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Indikatornya antara lain (1) kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional, (2) nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting, dan (3) peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional KLHK.

Ketiga, terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadil­an dan berkelanjutan. Indikatornya antara lain (1) luas kawasan hutan dengan status penetapan, (2) luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.

Keempat, terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) LHK yang berdaya saing. Aspek ini memuat delapan indikator.
Antara lain (1) indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan, (2) jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum, (3) indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) hasil litbang yang inovatif dan/atau implementatif. Selanjutnya (5) nilai kinerja reformasi birokrasi, (6) opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan KLHK, (7) indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK, dan (8) level maturitas sistem pe­ngendalian intern pemerintah (SPIP) KLHK.

Berbagai target yang ingin dicapai KLHK melalui sasaran strategis tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menyikapi isu perubahan iklim.

Dalam updated Nationally Determined Contribution (NDC), target penurunan emisi Indonesia terdapat pada beberapa sektor, yaitu hutan dan tata guna lahan lainnya (FOLU) dan pertanian (untuk sektor pertanahan), serta energi, limbah, dan industri (untuk sektor nonpertanahan).

Indonesia FOLU Net-Sink 2030

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan sektor FOLU ditargetkan untuk berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional. Untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani isu perubahan iklim, kata Siti, Indonesia telah menetapkan inisiatif Indonesia FOLU Net-Sink 2030.

“Inisiatif ini mencerminkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Tingkat penyerapan akan mencapai keseimbangan atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada 2030,” ujar Menteri Siti, beberapa waktu lalu.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan skenario penurunan 60% emisi GRK nasional lewat pengurangan GRK pada sektor kehutanan dan pengguna lahan lainnya (fo­rest dan other land use). FOLU Net Sink 2030 menjadi bagian strategi Indonesia untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement untuk menahan kenaikan laju suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.

Melalui aksi Mitigasi NDC di Sektor FOLU, diproyeksikan emisi GRK pada 2030 dari sektor FOLU adalah 217 MTonCO2e (CM1) dan 64 MTonCO2e (CM2). Untuk mencapai target tersebut, seluruh stakeholder pada Kementerian LHK berupaya keras melalui kebijakan dan pelaksanaan program sektor kehutanan dan pertanian.

Pertama adalah mengurangi emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan gambut kebakaran). Menteri Siti menyebut Indonesia sudah mampu menekan deforestasi.

“Hanya 115 ribu hektare (ha) deforestasi pada 2020, serta terjadi pengurangan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan (82%) pada 2020,” ujarnya.

Selanjutnya, KLHK juga meningkatkan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon melalui pengurangan degradasi dan peningkatan regenerasi. Dalam hal ini, Indonesia telah menerapkan moratorium pemanfaatan hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha.

Selain itu, restorasi gambut dan perbaikan air telah dilakukan dengan pengendalian dan merestorasi lahan gambut seluas kurang lebih 3,4 juta ha. ­Upaya ini dilakukan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

KLHK juga melakukan restorasi dan rehabilitasi hutan dengan penanaman dan pengayaan/peningkatan karbon sekuestrasi. Menurut Siti, hal ini sudah dilakukan sejak 2019 ketika presiden mengarahkan untuk meningkatkan program penanaman kembali 10 kali (sekitar 230.000 ha) lebih tinggi dari biasanya agenda tahunan yang didukung APBN.

“Saat ini diintensifkan dengan mendorong pemegang konsesi untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan diperkirakan upaya tersebut akan mencapai 50 ribu hektare per tahun,” ungkap Menteri LHK.

Upaya lain ialah pengelolaan hutan berkelanjutan, yakni hutan yang dikelola secara lestari pada fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Antara lain dengan mengurangi metode penebangan berdampak (reduce impact logging/RIL), teknik silvikultur intensif (Silin) menuju pelestarian dan peningkatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman, peningkatan hasil hutan bukan kayu, pengembangan hutan tanaman energi, peningkatan kelembagaan KPH, dan pengelolaan perhutanan sosial melalui agroforestri dengan capaian seluas kurang lebih 5,08 juta ha (hingga Oktober 2022).

“Itu diproyeksikan akan mencapai 12,7 juta ha pada akhir program,” kata Menteri Siti.

KLHK juga melakukan optimasi lahan nonproduktif untuk pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Antara lain dengan mengendalikan pengelolaan lahan berkelanjutan dan memelihara kawasan dengan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) sekitar 1,4 juta ha pada perkebunan kelapa sawit dan 2,7 juta ha HCVF di wilayah konsesi kehutanan (produksi kayu) dan program wanatani.

Kemudian, upaya yang tak kalah penting adalah pe­negakan hukum. Upaya ini dilakukan dengan mengeluarkan peraturan lebih kuat dan pengawasan lebih ketat. Selain itu ialah membuat cut-off dan penyesuaian penanganan masalah berkepanjangan di masa lalu untuk pengelolaan hutan lestari (sumber daya lahan) dengan keadilan restoratif.

Menteri Siti juga optimistis FOLU Net-Sink 2030 akan tercapai melalui program rehabilitasi dan konservasi mangrove yang dicanangkan pemerintah sejak 2020. “Pada 2020, telah dilakukan rehabilitasi mangrove seluas sekitar 17 ribu ha, dan 34 ribu ha pada 2021 di 32 provinsi. Pemerintah saat ini sedang mengintensifkan rehabilitasi dan konservasi mangrove,” katanya.

Sejumlah program juga terus ditingkatkan untuk mencapai visi KLHK 2020-2024. Berkait­an dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), KLHK tengah melakukan kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pengelolaan DAS, sudah dilakukan klasifikasi DAS seluruh Indonesia, yaitu 42.210 DAS. Berdasarkan klasifikasi tersebut, jumlah DAS yang dipertahankan adalah 37.721 DAS, sementara DAS yang dipulihkan sejumlah 4.489 DAS. Dari jumlah DAS yang dipulihkan ini diprioritaskan untuk 2020-2024 adalah sejumlah 108 DAS. Pengelolaan hulu hilir DAS juga penting dalam kaitannya dengan isu sampah laut.
Dalam hal pengurangan polusi laut dari kegiatan berbasis darat, Indonesia telah membuat komitmen mengurangi limbah padat hingga 70% pada 2025. Untuk mencapai komitmen ini, beberapa kebijakan dan langkah strategis tengah dijalankan.

“Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam memerangi masalah ini,” kata Siti.

Menteri Siti pun menegaskan visi jangka panjang kebijakan pengendalian perubahan iklim Indonesia adalah mencapai net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Menurutnya, Indonesia akan mencapai puncak emisi (peaking) pada 2030 dengan net sink pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).

“Strategi untuk mencapai visi tersebut adalah melalui ambition pathway yang sejalan dengan Paris Agreement (low carbon compatible with Paris Agreement/LCCP), dan dengan menjajaki lebih lanjut peluang untuk maju pesat menuju NZE pada 2060 atau lebih cepat, yaitu dengan ­upaya transisi energi saat ini ke energi terbarukan, termasuk energi pada sektor industri dan transportasi,” ujarnya.

Dukungan internasional terhadap Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terus menguat, salah satunya melalui kerja sama baru bidang iklim antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang telah ditandatangani MoU-nya pada tanggal 12 September 2022. MoU tersebut tentang Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti KLHK telah di lakukan penandatanganan Contribution Agreement on Result-Based Contributions for Emmission Reductions antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Utama BPDLH dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar