#inflasi#inflasipangan#pangan#pengendalianinflasi

Metro Terbaik Ketiga Pengendali Inflasi Pangan Se-Sumatra

( kata)
Metro Terbaik Ketiga Pengendali Inflasi Pangan Se-Sumatra
PENGHARGAAN PENGENDALIAN INFLASI. Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin beserta jajaran usai menerima penghargaan pengendalian inflasi yang digelar BI di Surabaya. Istimewa


Metro (Lampost.co) -- Metro terpilih sebagai tiga besar kota di Pulau Sumatra dalam pengendalian inflasi pangan terbaik tingkat nasional. Juara pertama Kegiatan dengan tema, Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dimenangkan oleh Kota Pekanbaru.

Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Hotel Sharila, Surabaya, Rabu malam, 14 September 2022 tersebut dihadiri langsung Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin beserta jajarannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan juga sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi tahun 2022, Erlangga Hartanto, mengatakan beberapa negara mengalami inflasi tinggi, di antaranya Amerika 8,3 persen, Uni Eropa 9,78 persen, dan yang tertinggi Turki 80,21 persen. Indonesia berada pada 4,69 persen, namun transmisi inflasi impornya belum masuk dan masih disubsidi.

"Sedangkan 10 kota kabupaten inflasi tertinggi pada Agustus, di antaranya Liwung, Jambi Kotabaru, Sempit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga," katanya.

Dia menambahkan untuk 10 kabupaten kota inflasi terendah, yakni Jakarta, Sukabumi, Cirebon, Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai, dan Medan.

"Sementara ketahanan stok komoditas pangan strategi per September, pada level surplus atau tahan di 34 provinsi, yaitu komunitas bawang putih, daging ayam dan daging sapi. Untuk kondisi rawan pada komunitas cabai dan telur ayam. Kemudian pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini yaitu cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi," ujarnya.

Dia menjelaskan dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan pada penduduk miskin sangat rentan, khususnya pada harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 74,08 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan September 2021 yaitu pada 74,05 persen.

"Beras merupakan komunitas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, titik kontribusi besar terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa. Sedangkan per September 2021 berada pada 23,79%. Sedangkan di kota 19,38%, per September 2021 mencapai 19,69%. Dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin 74,08% untuk makanan dan 25,92% untuk nonmakanan," ujarnya.

Baca juga: Insentif Rp10 Miliar bagi Pemda yang Bisa Tekan Inflasi 

Terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan APBN untuk pertalite, misalnya dipatok di 23 juta sudah naik ke 29 juta. Demikian juga kebutuhan solar dari 15 juta menjadi 17 juta, akibatnya subsidi yang dipatok Rp500 triliun meningkat menjadi Rp698 triliun.

"Kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak karena menurunkannya di tiga bulan terakhir. Itu menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah sudah mengalokasikan PLT Rp12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja dan dana transfer umum Rp2,17 triliun. Dengan begitu, diharapkan kontribusi daerah dapat membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka itu langkah-langkah ekstra untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun," katanya.

Dia juga meminta setiap daerah untuk melaksanakan langkah aksi:
1. Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
2. Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
3. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
4. Menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
5. Percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
6. Menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.
7. Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.
8. Memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabillisasi harga.

"Pertemuan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di tahun kemarin. Tentu tahun ini merupakan tantangan yang berbeda. Kami berharap apa yang diamanatkan presiden dapat dilaksanakan. Pemerintah Pusat, BI, dan badan pangan, akan terus mengamati ketersediaan pangan. Pemerintah juga telah membuat kebijakan terkait pupuk surplus, terdapat dua pupuk yang disubsidi di antaranya urea dan NPK," ujarnya saat mengakhiri sambutan.

Dalam acara ini turut dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wargio, anggota DPR, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta peserta rakor.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar