#tajuklampungpost#birokrasi-berbelit#pelayanan-masyarakat

Menyudahi Birokrasi Berbelit

( kata)
Menyudahi Birokrasi Berbelit
dok Lampost.co

FUNGSI utama pemerintah adalah melayani. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Hal itu tecermin dari tingkat kepuasan masyarakat, dari setiap layanan publik yang diberikan pemerintah di setiap jenjang birokrasi. 

Tingkat kepuasan masyarakat itu tecermin dari hasil survei Ombudsman Republik Indonesia 2019. Berdasarkan hasil survei kepatuhan instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik Ombudsman, sebagian besar pemerintah daerah mendapat rapor merah.

Ombudsman RI melakukan survei terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota, dan 215 pemerintah kabupaten. Survei itu mencakup 17.717 pelayanan dan 2.366 unit layanan. Hasilnya, lembaga tersebut menilai pemda perlu melengkapi standar pelayanan publik yang mereka miliki.

Standar pelayanan publik yang perlu pemda lengkapi, di antaranya kelengkapan informasi biaya, prosedur, jangka waktu, dan kepastian hukum investasi. Ketersediaan berbagai standar itu dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menutup celah korupsi juga maladministrasi dalam birokrasi.

Di Bumi Ruwa Jurai, Ombudsman perwakilan Lampung pun merilis hasil penilaian standar kepatuhan pelayanan publik sembilan kabupaten. Hasilnya, Mesuji dan Pesisir Barat menjadi kabupaten mendapat rapor merah alias nilai paling rendah dibanding tujuh daerah lainnya. Pesisir Barat meraih poin 26,59 dan Mesuji meraih 48,95.

Way Kanan dan Lampung Timur mendapat penilaian kepatuhan tinggi (hijau). Way Kanan meraih nilai 97,12 dan Lampung Timur mendapat 88,55. Kemudian, kabupaten dengan nilai sedang (kuning) diraih Lampung Tengah 78,84, Lampung Utara 75,55, Lampung Barat 53,07, Tulangbawang Barat 68,63, dan Tulangbawang 56,63.

Banyak cara dilakukan pemda meningkatkan pelayanan. Seperti halnya rencana Pemkab Tanggamus membangun kantor pelayanan terpadu yang akan beroperasi pada 2021. Kantor tersebut akan diisi tiga organisasi perangkat daerah, meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Tenaga Kerja.

Sistem satu pintu menjadi syarat utama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di era otonomi, juga menggenjot masuknya investasi dari luar daerah. Namun, praktiknya tetap harus memudahkan, bukan mempersulit. Dulu ada kritik kantor pelayanan satu atap, tetapi banyak pintu. Saat ini ada lagi kritik satu pintu, tetapi banyak meja.

Pemda perlu menyadari di era otonomi, pemerintah memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Birokrasi dituntut dapat memahami kebutuhan warga serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, perlukan paradigma baru dan sikap mental birokrasi berorientasi melayani, bukan dilayani; mempermudah dan bukan mempersulit apalagi berbelit belit.

Pemda perlu mawas diri memberi layanan. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Survei kepuasan masyarakat itu harus rutin dilakukan secara jujur dan objektif. Dengan demikian, birokrasi kita dapat mengukur apakah mereka benar-benar melayani sepenuh hati.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar