#Opini#LampungPost#PesisirLampung

Menyelamatkan Pesisir Lampung

( kata)
Menyelamatkan Pesisir Lampung
(Foto: Dok. Lampung Post)


PADA periode lima tahun belakangan ini, Provinsi Lampung sedang menikmati booming pariwisata di setiap aspeknya. Kita bisa lihat tingkat kunjungan wisatawan melonjak berkali-kali lipat dan destinasi destinasi wisata mulai bermunculan dan menjadi sangat populer, baik wisata kuliner, wisata UKM, maupun wisata gunung dan pantai. 

Secara khusus, destinasi pantai dan laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ke Lampung. Kita bisa lihat bahwa tur Pahawang dan Kiluan menjadi magnet yang mengisap para wisatawan baik lokal maupun non-lokal. Bahkan, Festival Krakatau menjadi bagian tersendiri dalam film Nekad Traveller yang semakin melambungkan pariwisata Lampung di level nasional.

Untuk memudahkan diskusi kita, penulis akan menggunakan terminologi pariwisata pesisir untuk menyebut pariwisata pantai, laut, dan pesisir. Popularitas wisata pesisir Lampung terkonsentrasi di garis pantai Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Sayangnya, euforia pariwisata pesisir tidak diimbangi dengan perhatian kepada lingkungan di pesisir. Akibatnya, kerusakan lingkungan pesisir meluas dari tahun ke tahun yang berdampak serius pada kondisi wilayah pesisir.

Kini, aktivitas yang diduga perubahan tata guna lahan pantai terjadi di wilayah Pesisir Pesawaran, tepatnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran. Lampung Post memantau telah terlihat jelas hamparan lahan bekas timbunan tanah urukan yang menjorok ke pantai, juga ada beberapa gubuk kecil dan kelapa yang sudah ditanam, Minggu (4/2/2018). Jika kita amati bersama, kasus perubahan tata guna lahan ilegal sering terjadi di Kabupaten Pesawaran secara khusus dan umumnya pada sepanjang pantai pesisir dari Lampung Selatan sampai Tanggamus.

Memang, pembangunan yang masif tentunya akan memengaruhi kondisi lingkungan. Atas nama pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan investasi dikejar melalui eksploitasi tata guna lahan dan tata ruang yang mengancam lingkungan. Padahal, kerusakan lingkungan pun telah terbukti menyebabkan biaya sangat tinggi pada perekonomian nasional dan daerah, sehingga akhirnya menjadi zero sum game yang tidak memberikan manfaat pada pembangunan itu sendiri. Terlebih, melalui otonomi, daerah memang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan ekonomi yang tidak beradab.

Gagalnya Instrumen Hukum

Kita tidak bisa menutup mata bahwa kerusakan lingkungan banyak terjadi karena instrumen hukum yang gagal dalam memberikan perlindungan kepada lingkungan. Kegagalan instrumen hukum tersebut diperparah oleh tindakan masyarakat atau pengusaha yang mengubah tata guna lahan pesisir tanpa memikirkan akibat bagi lingkungan. Muara kegagalan tersebut adalah kurangnya peran pemerintah dalam perizinan dan pengawasan.

Dari sudut pandang instrumen hukum, paling tidak kita bisa menganalisis permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dari dimensi subtansi hukum maupun penegakannya. Dari dimensi substansi hukum, daerah, misalnya, tidak memiliki instrumen hukum yang secara komperehensif mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi perusak lingkungan, baik di tingkat perda maupun tingkat perkada sebagai instrumen yang lebih teknis.

Jikapun instrumen produk hukum daerah ini ada, ada kemungkinan instrumen hukum juga telah dilangkahi ataupun disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dengan tameng investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD. Izin dan perangkat hukum yang mengikutinya seperti rekomendasi tata ruang dan dokumen lingkungan tetap diberikan kepada pelaku ekonomi yang berani memberikan upeti, tanpa memikirkan aspek pemeliharaan dan perlindungan lingkungan.

Selain aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum juga menjadi yang utama. Hal ini tidak lain karena masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan aturan hukum dan komitmen untuk melaksanakannya. Suatu aturan hukum yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dengan implementasi dan penegakan aturan tersebut. Hal ini karena aspek penegakan hukum merupakan bagian dari mata rantai selanjutnya dari pengaturan pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi dua bidang hukum yang utama, yaitu administrasi dan pidana.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dan kepolisian harus tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dan menghapus image bahwa adanya bentuk pelanggaran hukum karena pembiaran oleh aparat kepolisian maupun pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar sangat penting, karena ketegasan penegakan hukum dalam jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi sosial dan perubahan perilaku menuju keadaban terhadap bumi.

Selain penegakan hukum oleh kepolisian, sebenarnya daerah bisa lebih memperkuat peran Satpol PP dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini tidak lain karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan menegaskan pembentukan Satpol PP bertujuan membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan pengawasan implementasi perda oleh masyarakat dan pengusaha. Beberapa survei skala kecil yang saya lakukan menemukan bahwa tingkat pengetahuan anggota Satpol PP tentang substansi perda sangatlah minim, padahal inti tugas mereka adalah penegakan perda. Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di daerah, perlu adanya penguatan Satpol PP dalam penegakan hukum lingkungan terutama di wilayah pesisir. Dengan demikian, kegiatan ilegal di wilayah pesisir dapat diidentifikasi pemerintah daerah.

Peran Masyarakat

Selain bertumpu pada sistem hukum baik substansi maupun penegakan, kita bisa berharap terhadap kekuatan masyarakat pesisir yang peduli terhadap perlindungan lingkungan pesisir. Masyarakat dalam hal ini perlu lebih kritis terhadap berbagai kebijakan dan implementasi yang belum ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat harus mengubah paradigma hubungan mereka dengan pesisir dari model eksploitasi demi kepentingan ekonomi menjadi model pemanfaatan yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut tentunya membutuhkan proses dan membutuhkan modalitas sosial. Ketika masyarakat mendapat hasil dari proses pemanfaatan yang ramah lingkungan, lingkungan pesisir tentu akan mendapat efek positif dari hubungan yang mutualistis tersebut, misalnya mendapat manfaat dari ekowisata di daerah pesisir.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi dan merupakan isu penting dan besar di masa kini. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar untuk lebih bijaksana dalam membentuk dan menegakkan instrumen hukum serta mengarahkan modalitas masyarakat pesisir dalam perlindungan lingkungan.

 

Rudy, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung







Berita Terkait



Komentar