#benihlobster#perikanan

Menteri KP Diminta Tidak Gegabah soal Ekspor Benih Lobster

( kata)
Menteri KP Diminta Tidak Gegabah soal Ekspor Benih Lobster
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku mendapat masukan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ekspor benih lobster. Jokowi minta kebijakan itu dikaji dengan matang.

"Kami sudah lapor. Beliau (Jokowi) minta tolong kebijakannya jangan gegabah, ini hitung yang baik, sudah kok arahan beliau jelas," kata Edhy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019.

Edhy meminta semua pihak tak hanya melihat dari satu sisi terkait kebijakan ekspor lobster. Ia membantah mengeksploitasi alam tanpa batasan.

"Saya bukan tipikal seperti itu. Saya sangat percaya keberlangsungan industri kelautan Indonesia ini hanya bisa berkembang kala didasari keberlanjutan," ujarnya.

Edhy mengatakan kebijakan ini guna menjalankan visi misi pemerintah agar nelayan mampu sejahtera. Nelayan kerap terganjal dengan aturan untuk menjual lobster ke luar.

"Saya berharap kalau mau ngasih masukan tolong kasih karena kami sangat terbuka dalam semua tingkatan. Jadi ada yang keberatan tolong kasih tahu di mana, kita enggak usah berdebat di publik," katanya.

Edhy sebelumnya mengkaji izin ekspor benih lobster yang dilarang pada era Susi Pudjiastuti. Aturan soal benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Ada pula Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut dia, ada 29 aturan yang perlu dikaji ulang bersama para pembuat kebijakan.

Kementerian KKP mempertimbangkan beragam sisi ekspor lobster. Alasan lingkungan berkelanjutan tak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, pembangunan yang meninggalkan lingkungan juga tidak baik.

Medcom



Berita Terkait



Komentar