#Nasional#tahanan-napi#Virus-Korona#kemenkumham

Menkumham Yasonna Digugat Terkait Program Pemulangan Napi

( kata)
Menkumham Yasonna Digugat Terkait Program Pemulangan Napi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. ANT

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly digugat terkait program asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi virus korona (covid-19). Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.

"Telah didaftarkan gugatan perdata terkait kontroversi kebijakan pelepasan napi di mana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi korona," kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 Boyamin Saiman selaku penggugat di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

Gugatan diajukan dua pihak lainnya, yakni Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Gugatan juga ditujukan kepala Kepala Rutan Surakarta dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Tengah.

Dalam posita disebutkan, gugatan kepada Yasonna ditujukan lantaran memerintahkan dan mengizinkan Kakanwil Jawa Tengah untuk mengizinkan Kepala Rutan Solo melepaskan napi dari Rutan Solo. Menkumham mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan napi seluruh Jawa Tengah yang balik lagi melakukan kejahatan di Solo.

"Mengizinkan dan memerintahkan keluar Napi seluruh Indonesia dan tidak melakukan pengawasan yang kemudian Napi tersebut datang ke Solo dan melakukan kejahatan di Solo," ucap Boyamin.

Gugatan kepada kepala rutan Surakarta karena yang bersangkutan dinilai melepaskan napi yang diduga tidak memenuhi syarat. Rutan juga dinilai tidak melakukan pengawasan, sehingga napi kembali melakukan kejahatan di masyarakat.

Sementara, terhadap Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dinilai telah mengizinkan kepala rutan Solo melepaskan napi rutan Solo. Kemudian mengizinkan dan melepaskan napi seluruh Jawa Tengah, namun tidak melakukan pengawasan sehingga kemudian berbuat kejahatan di Solo.

Dalam petitumnnya, penggugat menyatakan asimilasi yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta pembatalan asimilasi dan menarik kembali semua napi yang dilepaskan, kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik.

"Memerintahkan para tergugat melakukan pengawasan ketat terhadap napi yang memenuhi syarat asimilasi. Sehingga para napi tidak melakukan kejahatan berulang," ujar Boyamin.

Merasa Direpotkan

Boyamin mengatakan akibat program pemulangan napi itu masyarakat harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta. Ia mengeluhkan adanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat portal di jalan masuk gang.

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," ujar Boyamin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ini mengatakan saat ini fokus gugatan hanya di Surakarta. Boyamin mengklaim bila gugatan yang didaftarkan 23 April 2020 ini menang, putusan akan berlaku se-Indonesia.

"Toh kalau nanti dikabulkan hakim maka otomatis akan berlaku di seluruh Indonesia," ucap Boyamin.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar