rizieqshihabviruskorona

Menkopolhukam Ultimatum Rizieq Shihab

( kata)
Menkopolhukam Ultimatum Rizieq Shihab
Menko Polhukam Mahfud MD. Dok. BNPB


Jakarta (Lampost.co): Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. mengultimatum Rizieq Shihab karena menolak kontak telusur. Padahal, Pemimpin Front Pembela Islam itu terang-terang pernah kontak erat dengan masyarakat.

"Kami menyesalkan saudara Rizieq Shihab menolak kontak telusur," kata Mahfud dalam konfrensi pers di Jakarta, Mainggu, 29 November 2020.

Mahfud memastikan, pemerintah akan menindak tegas yang melanggar dan membahayakan keselamatan kesehatan masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan proses-proses hukum demi kebaikan bersama. 

Menurut Mahfud, Rizieq Shihab berhak untuk merahasiakan catatan kesehatannya, seperti diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006. Tapi di situ juga ada asas lex specialis derogat legi generalis.

Asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

"[Merujuk] UU 29/2004 dan UU 4/1984, maka medical record catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan tertentu," terang Mahfud. "Siapa yang menghalangi petugas, diancam KUHP Pasal 212 dan Pasal 216. Diharapkan saudara Rizieq Shihab kooperatif. Kalau sehat, mestinya tak keberatan memberikan keterangan hukum."

Mahfud menambahkan, selain Rizieq Shihab, Rumah Sakit UMMI dan MER-C juga akan diminta keterangan. "MER-C tidak terdaftar memiliki kewenangan melakukan tes," terang Mahfud.

medcom







Berita Terkait



Komentar