#airlanggahartarto

Menko Airlangga: Modernisasi Koperasi agar Adaptif dan Berdaya Saing

( kata)
Menko Airlangga: Modernisasi Koperasi agar Adaptif dan Berdaya Saing
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat webinar HUT Koperasi,Rabu, 28 Juli 2021. Dok Kementerian


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi termasuk bagi UMKM. Hal itu agar UMKM dapat terus melanjutkan usahanya dan sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. 

Dalam program tersebut, Pemerintah memberikan stimulus kepada koperasi pada 2020 periode pertama sebesar Rp1 triliun untuk 63 koperasi dan periode kedua sebesar Rp292 milyar untuk 37 koperasi.

“Pemerintah juga menyusun konsep digitalisasi koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas koperasi. Di masa pandemi saat ini, koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Spesial HUT Koperasi ke 74, Selasa, 27 Juli 2021.

Saat ini, Pemerintah fokus dalam modernisasi koperasi dengan tata kelola yang baik dalam upaya meningkatkan daya saing koperasi agar adaptif terhadap perubahan. 

Menko Airlangga menambahkan, modernisasi Koperasi akan difokuskan pada pengembangan koperasi multi pihak, fokus pada sektor riil, kemudahan kemitraan, pembiayaan dan terdigitalisasi.

Dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan penumbuhan koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2020, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar Rp174 triliun dan anggota sekitar 25 juta orang. Hal itu mengalami kenaikan dibandingkan pada 2019.

Berkaitan dengan regulasi, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 untuk memberi kemudahan dalam berkembang dan berdaya saing. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang penyederhanaan anggota pendiri koperasi.

Dalam PP No. 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, diatur secara rinci mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi khususnya dalam penetapan kebijakan aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu. Hal itu melalui pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengatakan ada beberapa koperasi di Indonesia yang mampu berdaya saing dengan koperasi luar negeri. Contohnya Kisel, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Kospin Jasa. Dengan demikian, perlu ada pemikiran koperasi tidak hanya berskala kecil, tetapi juga bisa berskala menengah atau besar.

“Pemikiran ini penting untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme pengusaha koperasi, terutama bagi pemuda Indonesia yang saat ini sedang dan akan merintis usaha. Diharapkan koperasi mampu berperan penting bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar