#bpjskesehatan#sengkarut#tajuk

Mengurai Sengkarut BPJS Kesehatan

( kata)
Mengurai Sengkarut BPJS Kesehatan
dok Lampost.co

SEHAT itu mahal. Adagium ini berlaku ketika orang sakit. Maka, semua menjerit kala pemerintah resmi memberlakukan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 82/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019 yang mengatur tarif baru iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per 1 Januari 2020.

Pertimbangan perpres menyebutkan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan kebijakan ini, BPJS diproyeksikan akan mengalami surplus keuangan pertamanya tahun depan, setelah terus mengalami defisit sejak berdiri pada 2014. Diketahui, BPJS Kesehatan telah lima tahun mengalami defisit keuangan.

Defisit BPJS terus membengkak dari Rp3,3 triliun pada tahun pertama operasional menjadi Rp9,8 triliun pada 2017. Tahun lalu, defisit tercatat sedikit turun menjadi Rp9,1 triliun. Tahun ini, defisit diprediksikan mencapai Rp13 triliun.

Berdasar pada data BPJS Kesehatan, pemanfaatan pelayanan terus meningkat. Tercatat 874,1 juta pemanfaatan pelayanan dalam lima tahun. Perinciannya, 92,3 juta (2014), 146,7 juta (2015), 177,8 juta (2016), 223,4 juta (2017), dan 233,9 juta (2018).

Kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pun menuai polemik terutama bagi PBPU (peserta bukan penerima upah) dan peserta BP (bukan pekerja). Mereka yang tidak setuju pun berniat untuk tidak lagi menggunakan BPJS Kesehatan.

Pemerintah perlu memikirkan langkah antisipasi karena banyak pula warga beramai-ramai menurunkan kelas kepesertaan mereka. Ini hal yang mesti dipikirkan bersama. Jangan biarkan rakyat terbelah karena sengkarut kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

Harus menjadi perhatian bersama bagaimana pelayanan dan tata kelola BPJS khususnya ihwal perbaikan data yang simpang siur. Itulah yang pertama-tama mesti dibenahi dari sekadar menyoal sengkarut kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

Tidak ada kesesuaian antara data PBI yang diusulkan sejak dulu dan data di Dukcapil. Penyebab defisit lainnya adalah collecting. Apabila iuran dinaikkan, justru khawatir peserta akan makin tidak disiplin untuk membayar.

BPJS Kesehatan harus terus membenahi kinerja keuangan agar tidak lagi defisit. Kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan akan menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada peserta bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar