#pelayananpublik#tajuklampungpost#beritalampung

Menghadirkan Kepuasan Pelayanan

( kata)
Menghadirkan Kepuasan Pelayanan
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

SALAH satu fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada warganya. Untuk itu aparatur pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik dan adil kepada seluruh masyarakat.

Pada prinsipnya pejabat dan aparatur pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Bukan justru sebaliknya, warga yang justru melayani pegawai pemerintah yang sudah digaji dari pajak. Pelayanan publik juga menjadi amanat reformasi pemerintahan sehingga lahirnya aturan dan lembaga independen pengawas pelayanan pemerintah.  

Namun, faktanya tidak semua daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, sesuai dengan prosedur, dan memuaskan warganya. Salah satu daerah yang pelayanan publiknya dikritik adalah Lampung. Kritik itu disampaikan Deputi Koordinasi Pelayanan Kebijakan Publik Kemenpan-RB saat berkunjung ke Bumi Ruwa Jurai.

Instansi yang dinilai belum maksimal memberikan public service adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung, serta Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Hal yang disoroti adalah pelayanan yang belum melibatkan masyarakat dan belum dipublikasikan serta tidak adanya maklumat pelayanan yang ditandatangani pimpinan.

Meski beberapa daerah belum baik, Kemenpan-RB memuji kualitas pelayanan publik di Kota Metro yang sangat baik. Lampung dan kabupaten/kota lain diminta meniru pelayanan publik di daerah yang sudah memuaskan warganya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung, dan Palembang.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan pelayanan, negara sudah memiliki UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini, pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Salah satu kunci dalam penerapan pelayanan adalah sistem dan aparatur pelaksana. Sistem ini mencakup standar pelayanan, kepastian waktu, dan kepastian biaya, termasuk mekanisme pengaduan. Prosedur operasional standar pelayanan harus transparan sehingga warga bisa memahami apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, biaya yang harus dibayar, hingga waktu pelayanan.

Pemerintah daerah juga mesti menyesuaikan dengan pelayanan berbasis digital. Di pusat, sudah diluncurkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Pelayanan jenis ini menjadi keharusan di masa Revolusi Industri 4.0. Pelayanan daring juga untuk mengurangi interaksi antara warga dan aparatur yang akhirnya lebih memudahkan dan mengunci ruang terjadinya praktik pungutan liar hingga gratifikasi.

Meski sistem sudah baik, peran aparatur teknis tidak bisa dianggap remeh. Di tangan merekalah pelayanan prima bisa direalisasikan sehingga memuaskan pencari layanan. ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan harus memiliki kecakapan dan kompetensi, termasuk saat harus menghadapi berbagai keluhan dan pengaduan.

Di sinilah peran penting pakta integritas hingga maklumat pelayanan diperlukan untuk memberikan penegasan kepada para pemberi layanan agar bekerja profesional dan transparan. Mereka juga harus siap menerima risiko juga terbukti melakukan pelanggaran administrasi hingga hukum.

Pimpinan organisasi perangkat daerah hingga kepala daerah juga dituntut memiliki keinginan yang kuat dalam melakukan reformasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah wujud dari janji kampanye yang harus dilaksanakan kepala daerah. Gubernur/wali kota/hingga bupati harus memimpin langsung pembenahan sektor pelayanan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten bukan karena kedekatan personal.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan komisi independen lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat, hingga warga harus dilibatkan dalam pengawasan pelayanan. Pelayanan publik tidak bisa instan diwujudkan tapi harus terus disempurnakan sehingga bisa menghadirkan kepuasan publik.

Tim Redaksi Lampung Post



Berita Terkait



Komentar