#refleksi#mudik

Mengadu Nasib

( kata)
Mengadu Nasib
Iskandar Zulkarnain, Pemred Lampung Post. (DOK)


IDULFITRI 1443 usai sudah. Setumpuk pengalaman yang berharga menghadapi hari baik bulan baik tersebut. Apalagi di tahun ini, Lebaran-nya yang  sangat spesial. Dua tahun negeri ini diserang pandemi Covid-19, dua tahun itu pula rakyat tidak menikmati mudik ke kampung halaman.

Di delapan daerah yang menjadi tujuan mudik terbesar pada 2022 adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, Lampung, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dan, persentase kesembuhan harian Covid-19 di delapan provinsi itu, mengalami kenaikan.

Akhirnya, mudik dilonggarkan karena Covid-19 melandai dan para pemudik diwajibkan sudah vaksinasi booster. Pengaruh cuti bersama—membuat acara ritual ini  membeludak. Terlihat kepadatan jumlah kendaraan keluar dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Timur yang melalui tol trans-Jawa. Hal yang sama juga terjadi di tol Jakarta menuju Pelabuhan Merak dan ke Sumatra.

Apalagi menjelang dua hari Lebaran, Pelabuhan Merak seperti lautan yang dipadati mobil pribadi dan sepeda motor sehingga terjadi kemacetan di kilometer (km) 90 ruas tol Jakarta—Merak menuju exit gerbang tol Merak. Pemudik harus menunggu naik ke kapal 12 jam karena panjang kemacetan mencapai delapan kilometer. Ini pun terjadi berhari-hari.

Pemandangan serupa terjadi di tol Cipularang arah Jakarta karena imbas dari penerapan one way menuju Jawa Tengah di tol Cikampek. Kali ini mudik luar biasa hebatnya! Yang menjadi renungan adalah arus balik dari Bakauheni menuju Merak, agar tidak mengulangi pengalaman pahit saat arus mudik. Lampung memiliki kelebihan dan mengantisipasi lebih awal!

Lebihnya, karena Lampung memiliki Pelabuhan Panjang—alternatif guna mengangkut pemudik dari Lampung menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ini untuk mengurangi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni. Lalu, ada juga pengaturan kantong parkir di rest area tol Lampung—sebelum masuk ke Bakauheni. Hasilnya? Lampung benar-benar jadi tuan rumah pemudik!

Kepala Pusat Riset dan Inovasi Metropolitan Institut Teknologi Sumatra, Ilham Malik, memprediksi adanya dua penyebab yang menjadikan arus mudik maupun balik di Pelabuhan Bakauheni dinilai lancar. Pertama, kapasitas antrean kendaraan di Bakauheni lebih besar dari pada di Merak. Kedua, adanya distribusi kendaraan berbagi melalui Pelabuhan Panjang sehingga di Bakauheni jadi terbantu. Ternyata anggapan itu tidak terbukti.

Ilham menduga kebijakan delay system (sistem tunggu) yang diberlakukan Polda Lampung bersama aparat terkait, memberikan pengaruh besar pada kelancaran arus balik di ruas jalan tol, arteri, hingga di Bakauheni. Polda menjadikan semua rest area di sepanjang ruas tol di Lampung—tempat kantong parkir sebelum mengarah ke Bakauheni menuju ke Jawa.

Manajemen arus balik di Lampung berkaca pengalaman mudik sebelum pandemi Covid-19 serta penumpukan yang memacetkan Pelabuhan Merak, saat arus mudik kemarin. Dengan demikian, pengendara dipaksa beristirahat juga diperiksa kesiapan tiket penyeberangan sebelum masuk Bakauheni.

Di Merak, pemudik yang belum ada tiket sudah masuk pelabuhan sehingga menyulitkan bagi para pemudik lain yang sudah mengantongi tiket untuk antrean ke kapal. Karena lihai mengatur arus balik kesediaan infrastruktur, Lampung meraih apresiasi dari Menhub Budi Karya Sumadi. Lampung cakap mengelola arus balik sehingga tidak terjadi antrean panjang, seperti penumpukan yang terjadi di Pelabuhan Merak.

Saatnya pula, anak-anak bangsa yang hendak balik lagi ke Jawa—melalui tol Sumatra menuju Pelabuhan Bakauheni—mengapresiasi kepolisian dan TNI, Pemprov Lampung, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian PU-Pera karena prosesi arus mudik dan balik berjalan aman, lancar. Kendaraan yang menumpuk itu membuat horor di Pelabuhan Merak.

***

Yang jelas, kemacetan mudik di tengah endemi Covid-19 berdampak bagi kebangkitan ekonomi daerah. Terjadi peningkatan aktivitas ekonomi serta perputaran uang dalam jumlah sangat besar dari jutaan pemudik.

Survei  Balitbang Kemenhub memperkirakan jumlah pemudik pada Idulfitri kali ini mencapai 85,5 juta orang. Volume pergerakan kendaraan pun melonjak sekitar 40% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Itu merupakan jumlah mudik terbesar dalam sejarah negeri ini. Tingginya arus mudik juga menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan produktivitas berbagai sektor usaha. Sektor industri transportasi, seperti bus, travel, rental, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara diperkirakan memperoleh omzet signifikan. Begitu juga sektor usaha di daerah tujuan mudik berdampak pada tujuan destinasi wisata, fesyen/baju muslim, UMKM setempat, kuliner, oleh-oleh khas daerah/suvenir, hotel, kafe, rental, dan lain-lain, juga meningkat.

Survei dari Kemenhub itu juga mengungkapkan apabila menggunakan asumsi sekitar 80 juta pemudik bergerak ke daerah, dengan rata-rata per orang membelanjakan Rp2 juta, perputaran uang secara agregat Rp160 triliun. Dengan mengacu data produk domestik bruto (PDB) 2021 sebesar Rp16.970,8 triliun, perputaran uang setara dengan 1% PDB.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan dari uang mengalir ke daerah tujuan mudik sekitar 25%, merupakan uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia untuk kebutuhan selama Idulfitri tahun 2022 sebesar Rp175,2 triliun. Atau meningkat 13,42% dari periode yang sama pada 2021.

Uang tersebut sekitar 58% diperkirakan mengalir paling banyak di Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jabodetabek, dan Banten. Kemudian, ke Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali, NTB, dan Maluku/Papua. Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang di masyarakat Lebaran ini naik 13,4% menjadi Rp175,26 triliun.

Perputaran uang yang dibawa pemudik ke kampung halaman, jumlahnya yang sangat fantastis. Jadi, wajar jika masih ada warga yang ingin mencari kehidupan di kota besar, seperti Jakarta. Di Ibu Kota negara itu, selalu jadi masalah setiap tahun usai Lebaran karena meningkatnya urbanisasi. Ibu Kota dianggap mampu memperbaiki kehidupan secara ekonomi.

Urbanisasi adalah masalah tahunan kota. Di balik itu, terjadi peningkatan kaum miskin di kota besar tersebut. Kondisi itu parah! Sebab, banyaknya perantau hanya dengan modal nekat, tidak memiliki dan dibekali keahlian khusus pindah ke kota sehingga memunculkan kelompok pengangguran baru yang ingin ikut bersaing di tengah kian padatnya penduduk kota.

Sejatinya perpindahan penduduk antarwilayah di negeri ini adalah hak setiap warga. Ini bukanlah beban, tetapi sebuah kekuatan baru—jika dikelola dengan baik. Di era sebelum Anies Baswedan menjabat gubernur, warga yang masuk kota Jakarta—tidak memenuhi syarat dipulangkan kembali ke kota asal. Mantan Mendikbud itu mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengatasi masalah urbanisasi.

Jakarta adalah kota milik Indonesia dan setiap orang berhak masuk Kota Jakarta. Patut direnungkan, negara kewalahan menyediakan kebutuhan hidup bagi pendatang baru. Antara lain, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini sebuah pertaruhan!

Dengan warga pulang kampung, kemarin, ketika kembali balik ke Ibu Kota, dia membawa teman, sanak keluarga untuk mengadu nasib. Waspada, saat arus balik ini, gelombang urbanisasi kian masif karena tak ada lagi petugas yang marah di operasi yustisi. Kini masalah baru sudah di depan mata!  ***

Winarko







Berita Terkait



Komentar