#tajuklampungpost#pupuk#aturan-pupuk

Menegakkan Aturan Pupuk

( kata)
Menegakkan Aturan Pupuk
Ilustrasi - Medcom.id.

PUPUK jadi masalah yang sentral bagi para petani. Lampung beruntung memiliki perwakilan perusahaan pupuk yakni PT Pusri. Sebab, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memastikan ketersediaan pupuk untuk Lampung aman. PT Pusri juga mendukung Pemerintah Pusat yang akan menjadikan Lampung sebagai lumbung pertanian nasional.

Ketersediaan pupuk di gudang Pusri saat ini sebesar 31.745 ton dari ketentuan stok 11.112 ton. Jumlah itu tersebar di 11 gudang lini II dan lini III.

Selain pasokan subsidi, Pusri juga sangat berkomitmen menjaga pasokan pupuk dari sektor komersial. Pusri siap memenuhi kebutuhan Urea dan NPK kepada seluruh petani di Provinsi Lampung.

Maka, langkah Pemprov Lampung yang meneken memorandum of understanding (MoU) antara perusahaan pupuk, perbankan itu mesti didukung. Kerja sama tersebut menggandeng PT Pusri, PT Petrokimia Gresik, Bank Lampung, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Semua pihak harus bersinergi.

Bukan suatu kebetulan jika Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) juga menampung ihwal pupuk. Bahkan, sudah ada Forum Komunikasi Perpupukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyediaan, peredaran, dan penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung PKPB.

Forum ini juga membahas penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), dalam hal ini sekretaris kabupaten/kota selaku ketua KP3. Tujuan penguatan itu guna mendukung PKPB. PKPB merupakan solusi bagi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, baik terkait jumlah maksimal luas lahan penerima pupuk subsidi maupun pengambilan pupuk berdasar pada pengecer yang telah ditentukan.

Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang didasarkan pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasar pada kebutuhan riil petani, pekebun, peternak, dan petambak. Nantinya, kebutuhan tersebut disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK. Penyusunannya berdasar pada kebutuhan pupuk masing-masing lahan dan komoditas.

Pupuk subsidi ini diperuntukkan petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan dan atau subsektor perkebunan atau subsektor hortikultura ataupun subsektor peternakan dengan luasan maksimal dua hektare dan petambak dengan luasan maksimal satu hektare.

Maka, Pusri bersama instansi terkait harus bisa juga memastikan pupuk tersebut benar-benar diterima petani sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada penyelewengan distribusi sehingga jatah untuk petani tanaman pangan dialihkan ke sektor perkebunan atau korporasi. Selain itu, mesti ada sanksi yang tegas bagi para penyeleweng distribusi pupuk.

Dalam hal pendistribusian, berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No 15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang menggarap lahan tidak lebih dari 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani (poktan), dan menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Maka, mesti diingatkan kembali tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi itu bisa dijerat hukuman pidana maksimal lima tahun penjara sesuai dengan aturan berlaku. Aturan ihwal pupuk inilah yang mesti ditegakkan. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar