#tajuk_lampung_post#UMKM
Tajuk Lampung Post

Mendorong UMKM Naik Kelas

( kata)
Mendorong UMKM Naik Kelas
dok Lampost.co

KEBERADAAN usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti berperan besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Meski pengelolaannya sederhana, UMKM terbukti mampu melewati krisis moneter yang menimpa negeri ini pada 1997—1998. Di saat usaha besar bertumbangan akibat krisis, UMKM teruji mampu tetap berdiri kokoh.

Di Indonesia, setidaknya ada 59,2 juta pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang. Sementara di Lampung, dunia usaha pun masih didominasi UMKM. Menurut data BPS per 31 Desember 2018, jumlah UMKM di Lampung pada 2017 mencapai 99.302 unit. Jumlah itu meningkat 4.149 unit atau 60,25% dibandingkan 2016 yang terdapat 95.158 UMKM. Bahkan di 2018, jumlah UMKM meningkat menjadi 168.938 unit.

UMKM di Lampung mencapai 99,17% dari total usaha nonpertanian dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,67 juta atau 87.81% dari total tenaga kerja pertanian. Ada banyak faktor yang membuat UMKM tangguh menghadapi badai krisis. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal, baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMKM menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMKM tidak begitu merasakan pengaruh krisis global.

Seiring dengan kemajuan teknologi, yang semua serbadigital, terlebih menghadapi era industri 4.0, tentunya UMKM dituntut mengikuti perkembangan zaman. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk membentuk UMKM mengembangkan usahanya dan mempercepat transformasi UMKM menuju digital. Misal, dengan mendorong UMKM berkolaborasi dengan e-commerce.

Namun, kondisinya 79,77% UMKM di Indonesia terkendala permodalan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan untuk mempercepat akses keuangan bagi UMKM agar bisa meningkatkan kapasitas usahanya.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Bahkan Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015.

Nyatanya, hanya 10,65% usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Ada banyak alasan UMKM tidak mengajukan kredit, mulai dari merasa belum perlu kredit, hingga alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, prosedur sulit, hingga ditolak lembaga keuangan.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pendampingan pada UMKM agar mereka bisa memperoleh akses keuangan sehingga mampu mempercepat perkembangan perekonomian. Apalagi, tahun depan pemerintah menurunkan bunga kredit usaha rakyat menjadi 6% sehingga akan lebih membantu UMKM.

Pemerintah pun harus memastikan produk yang dihasilkan UMKM layak bersaing dan kapasitasnya cukup sehingga mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan yang pada akhirnya bisa mendorong UMKM naik kelas dan makin memperluas lapangan kerja.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar