#pilkada#korona

Mendagri Nyatakan Pilkada 2020 Ditunda Hingga Covid-19 Mereda

( kata)
Mendagri Nyatakan Pilkada 2020 Ditunda Hingga Covid-19 Mereda
Mendagri Tito Karnavian.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan DPR sepakat menunda Pilkada serentak 2020. Hal itu lantaran meningkatnya penyebaran virus korona (covid-19) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa jadwal pelaksanaan pilkada akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Pihaknya bersama KPU dan DPR akan menentukan ulang jadwal Pilkada apabila penyebaran virus korona sudah meredah.

"Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa, 31 Maret 2020.

Tito menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah tengaj menangani penyebaran virus korona. Oleh karena itu pihaknya fokus untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada termasuk seluruh pemda dan masyarakat untuk menuntaskan masalah penyebaran covid-19.

"Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," imbuh Tito.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa pandemi virus korona merupakan masalah global, nasional hingga lokal. Untuk menyelesaikannya, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Tito pun mengajak semua masyarakat untuk mengutamakan penyelesaian masalah virus ini. "Pesta demokrasi Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata mantan Kapolri itu.

Adapun, Tito mengapresiasi keputusan rapat antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu kemarin. Menurutnya, semua pihak setuju dan memprioritaskan penanganan virus korona.

Atas hasil rapat tersebut Mendagri pun langsung bergerak cepat. Tito sudah memerintahkan jajarannya untuk segera berkordinasi dengan kementerian terkait seperti Sekretariat Negara untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020. Hal itu sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020 dan menjadi payung hukumnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar