mendagriDKPPnasional

Mendagri Minta Sri Mulyani Percepat Anggaran untuk DKPP

( kata)
Mendagri Minta Sri Mulyani Percepat Anggaran untuk DKPP
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mempercepat pencairan anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Apalagi saat ini DKPP berada di bawah koordinasi Kemendagri dari sebelumnya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tito menyebut dari Rp157 miliar anggaran untuk DKPP baru Rp10 miliar saja yang dicairkan. Padahal ada 270 daerah yang akan menjalankan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 23 September 2020.

"Maka secepat mungkin kami meminta menteri secepat mungkin agar dipenuhi kekurangannya, setelah dipenuhi kita akan serahkan ke DKPP dan silakan mereka kelola anggaran tersebut dan kami akan mengawasi anggaran tersebut," kata dia ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

Mantan Kapolri ini menambahkan, enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada serentak DKPP sudah harus bekerja mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Jika anggaran terlambat, dirinya khawatir akan menghambat tahapan pilkada serentak.

"Kita harapkan paling tidak bulan tiga (Maret) atau dua (Februari) bisa keluar, sehingga ketika enam bulan atau tujuh bulan sebelum pelaksaaan pilkada bisa running dengan full speed," jelas dia.

Dirinya menyebutkan pencairan anggaran diharapkan memberi dukungan pada kinerja DKPP. Kemendagri sendiri tidak akan ikut campur soal kerja DKPP, kecuali hanya mendukung agar pilkada serentak berjalan lancar.

"Untuk masalah indepedensi manajemen, indepedensi pengambilan keputusan mendagri tidak kut campur itu sepenuhnya kita serahkan kepada mekanisme UU dan internal dari DKPP sendiri," pungkasnya.

medcom



Berita Terkait



Komentar