#anggaranpilkada#nphd

Mendagri Minta Daerah Penyelenggara Pilkada Cairkan Seluruh Anggaran NPHD

( kata)
Mendagri Minta Daerah Penyelenggara Pilkada Cairkan Seluruh Anggaran NPHD
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Dok.Lampost.co


Makassar (Lampost.co) -- Semua daerah yang menggelar pilkada segera mencairkan dananya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Sebab, dana tersebut sangat dibutuhkan penyelenggara secepatnya dalam melakukan sejumlah tahapan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dana pilkada sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu secepatnya. Sebab, pada 15 Juli ini tahapan pilkada selanjutnya, yaitu coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih segera dilaksanakan.

"Makin cepat diselesaikan pencairan anggaran, sisa realisasinya dicairkan pemerintah kabupaten/kota yang menggelar pilkada, itu akan lebih baik lagi," kata Tito saat rapat pelaksanaan Pilkada 2020 di ruang rapat pimpinan Sulsel, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurut dia, di sejumlah daerah lain ada pencairan anggaran yang sudah lebih dari 40%. Bahkan, Kabupaten Gowa semua sudah cair 100%. Tito berharap semua daerah bisa dicairkan 100%.

Mendagri menyoroti Kabupaten Luwu Utara (Lutra) lantaran anggaran pilkada untuk Bawaslu yang dicairkan baru sekitar 31,72 persen dari total dana hibah yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mencapai Rp13,2 miliar. "Saya minta minggu ini sudah cair 100 persen karena pencairan belum merata" ujarnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani berdalih jika keterlambatan pencairan tersebut karena DPRD Luwu Utara ingin merevisi anggaran tersebut, sementara anggaran sebenarnya sudah siap.

Namun Tito menandaskan dewan tidak punya kewenangan untuk merevisi itu. "Kita patokan saja pada NPHD yang sudah ditandatangani," katanya.

Terlebih, katanya, kesiapan APBD Luwu Utara itu sangat memadai. APBD Lutra itu Rp1,12 triliun, kondisi saldo kas saat ini Rp112 miliar. "Untuk belanja pegawai hanya Rp27 miliar, transfer daerah Rp31 miliar, dan fiskal Rp53 miliar. Jadi masih cukup, tidak ada alasan belum mencairkan dana pilkada," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar