#ekonomi#bisnis#SinkronisasiKebijakan#PerlindunganKonsumen#Kemendag

Mendag Minta Jangan Pertentangkan antara Kualitas Produk dan Perlindungan Konsumen

( kata)
Mendag Minta Jangan Pertentangkan antara Kualitas Produk dan Perlindungan Konsumen
Mendag Enggartiaso Lukito berfoto bersama para kepala dinas terkait perlindungan konsumen usai membuka acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang  Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Hotel Aryaduta, Jakarta,  Senin (18/9/2017). Dok. Kemendag 

JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta semua pihak jangan mempertentangkan  hal-hal yang terkait  kualitas produksi dalam negeri  dengan perlindungan konsumen. Keberpihakan kepada konsumen bukan berarti mengabaikan sisi kualitas produk dalam negeri.
Kualitas memang hal yang penting, dan perlindungan terhadap konsumen juga penting. "Tetapi jika kita tidak berpihak pada produksi dalam negeri, kita tidak akan pernah menjadi tuan di negeri sendiri," tegas Mendag saat membuka acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Hotel Aryaduta, Jakarta,  Senin (18/9/2017). Acara berlangsung pada 18-19 September 2017.
Dalam kaitan itu, kata Mendag, tugas para pejabat terkait baik di pusat maupun di daerah untuk menjembatani kedua hal tersebut.
Mendag mengingatkan agar para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor perlindungan konsumen berpedoman  pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK). 
Perpres Stranas-PK adalah grand design perlindungan konsumen yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui Perpres ini,  lanjut Enggar,  sifat upaya perlindungan konsumen menjadi lebih multisektoral, masif, sinergis, harmonis, dan terintegrasi.
Mendag menilai Perpres Stranas-PK yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2017 ini  memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan konsumen yang cerdas, iklim usaha yang jondusif, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
Dalam Stranas-PK disebutkan arah kebijakan perlindungan konsumen Indonesia untuk tahun 2017-2019 adalah memperkuat pondasi perlindungan konsumen dan mempercepat penyelenggaraannya.
“Stranas-PK menyebutkan Kemendag sebagai koordinator penyusunan Rencana Aksi Nasional  Perlindungan Konsumen (RAN-PK) tahunan, serta koordinator pemantauan pelaksanaannya,” ungkap Mendag.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Syahrul Mamma menyebutkan  di tahun 2017-2019 ini terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kesembilan sektor itu masing obat, makanan, dan minuman; jasa  keuangan; jasa pelayanan publik; perumahan/properti; jasa transportasi; jasa layanan kesehatan;  jasa telekomunikasi; barang konsumsi tahan lama; dan e-commerce.
“Kesembilan sektor tersebut dipilih dengan harapan dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan iklim usaha prokonsumen, serta hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen,” kata Syahrul Mamma.
Acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan agenda tahunan yang mengundang seluruh kepala dinas provinsi yang menangani bidang perdagangan. Tema kegiatan tahun 2017 adalah Implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK) dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (RAN-PK) dalam mewujudkan konsumen cerdas.
Acara berlangsung pada 18-19 September 2017. Sinkronisasi kegiatan bertujuan meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menyelenggarakan upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga. Melalui kegiatan ini,  diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memahami kebijakan-kebijakan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Selain itu, dibahas pula mengenai dana dekonsentrasi serta program dan kegiatan tahun 2018.
Urgensi perlindungan konsumen Indonesia telah memperhatikan aspek perlindungan konsumen sejak 18 tahun lalu. Hal ini ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Hingga saat ini, Pemerintah Pusat dan daerah masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Konsumen.
Pada tahun 2016, indeks keberdayaan konsumen (IKK) Indonesia berada di angka 30,86. Angka tersebut menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham. Artinya, konsumen  Indonesia baru mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen. Konsumen Indonesia belum  mampu memanfaatkan hak dan kewajiban mereka, serta belum berperan aktif memperjuangkan hak mereka sebagai konsumen.
IKK terbagi ke dalam rentang 0,0-20,0 (sadar); 20,1-40,0 (paham);  40,1-60,0 (mampu); 60,1-80,0 (kritis); dan 80,1-100,0 (berdaya).
“Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta harus bekerja sama untuk mencetak konsumen cerdas. Dengan begitu, konsumen dapat menggunakan dan memperjuangkan haknya secara mandiri,” kata Mendag.
Selain itu, Mendag juga memberikan masukan untuk mengamandemen atau merevisi UU  Perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan konsumen. “Undang-Undang 8 Tahun 1999 sudah cukup lama, Undang-undang tersebut perlu diamendemen atau direvisi,” kata Mendag.

 

 

Hesma Eryani





Komentar