#beritalampung#beritalampungterkini#kedelai#hargakedelai#subsidiharga

Mendag Klaim Pemerintah Subsidi Kedelai Rp1.000 per Kilogram

( kata)
Mendag Klaim Pemerintah Subsidi Kedelai Rp1.000 per Kilogram
Mendag Zulhas menyambangi Institut Teknologi Sumatra (Itera), Jumat, 14 Oktober 2022. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Harga kedelai di pasar tradisional Bandar Lampung berfluktuasi hingga kini tembus Rp12.500 per kilogram. Harga kedelai normalnya berkisar Rp6.000—Rp8.000 per kg, tapi saat ini naik hampir dua kali lipat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim harga mahal karena pembelian kedelai itu untuk Juli dan Agustus. "Namun, untuk saat ini harganya sudah turun dan barang akan datang kembali pada November dan Desember," katanya saat mengunjungi Institut Teknologi Sumatra (Itera), Jumat, 14 Oktober 2022.

Baca juga: Harga Ikan Laut Naik Akibat Pasokan dari Nelayan di Gudang Lelang Berkurang 

Selain itu, dia juga mengeklaim karena harga kedelai yang melejit tinggi, pemerintah memberi subsidi Rp1.000 per kg. "Memang kadang-kadang subsidi harus ada persyaratan melalui Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti), izin usaha perdagangan (IUP), dan izin (lainnya) yang memang menyulitkan. Oleh karena itu, saya lagi berusaha syarat itu disederhanakan," katanya.

Ia menyampaikan terkait persoalan kedelai saat ini tidak ada kendala apa pun. "Sekarang (kedelai) sudah produksi banyak karena sekarang kita impor semua," ujarnya.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menuturkan adapun bibit yang diimpor jenis kedelai genetically modified organism (GMO) atau transgenik hasil rekayasa genetika. Bibit GMO tersebut akan dikembangkan nantinya.

"Bibit impor jenis GMO, kalau kedelai biasa bisa satu hektare dua ton (panen), tapi kalau GMO satu hektare bisa delapan ton," katanya.

Dari hasil impor ini, Zulhas menerangkan nantinya pemerintah bisa membeli kedelai tersebut dengan harga Rp10 ribu per kg sehingga menarik (pengusaha).  "Impor kedelai GMO paling banyak dari Amerika," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar