#tajuk#HarmonisasiPemerintahan

Menata Harmonisasi Pemerintahan

( kata)
Menata Harmonisasi Pemerintahan
dok Lampost.co

URUSAN pemerintahan provinsi merupakan tugas seorang kepala daerah. Untuk melaksanakan tugasnya itu, kepala daerah dibantu perangkatnya agar tercapai tujuan memajukan daerah dan menyejahterakan rakyatnya. Karena itu, kepala daerah dan perangkatnya harus bersinergi sehingga tercipta harmonisasi.

Dengan tujuan mencapai harmonisasi dalam menata pemerintahan itulah, kepala daerah menentukan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang tentunya harus melalui proses persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Seperti halnya yang dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang melantik 19 pejabat eselon II Provinsi Lampung, Jumat, 11 Oktober 2019. Pelantikan tersebut mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Nomor: 821/11034/SJ yang ditujukan untuk Gubernur Lampung perihal persetujuan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Lampung tertanggal 8 Oktober 2019.

Komposisi pemerintahan Arinal Djunaidi-Chusnunia yang baru ini dinilai para pengamat cukup elegan, meski belum optimal. Namun, penataan ulang unsur pemerintahan itu sudah memperhatikan kompetensi dan kemampuan para pejabat eselon II yang dilantik.

Gubernur Arinal pun memastikan pejabat yang dilantik adalah pegawai yang bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan, kebutuhan masyarakat Lampung dari sisi profesionalismenya.

Dengan komposisi pemerintahan yang baru ini masyarakat menaruh harapan agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Lampung. Bukan hanya melalui kebijakan yang mendukung dunia usaha, melainkan juga sarana-prasarana dan infrastruktur yang memudahkan aktivitas masyarakat. Karena itu, gubernur dan para pejabat daerah mesti bersinergi. Kepala daerah jangan menjadikan unsur pelaksana pemerintahannya sebagai mesin ATM yang wajib membayar upeti demi mempertahankan posisinya.

Bukan berita baru jika pejabat daerah kerap menjadi kaki tangan kepala daerah saat melakukan korupsi. Baru-baru ini saja, kepala daerah Kabupaten Lampung Utara tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dua kepala dinasnya. Sebelumnya, Bupati Mesuji juga terjerat kasus korupsi bersama sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Begitu juga dengan bupati Lampung Tengah yang mengerahkan jajarannya untuk melakukan suap ke anggota DPRD setempat.

Dengan kompetensi dan kemampuan pejabat Pemprov Lampung yang baru dilantik ini, mereka harus bekerja cepat menyesuaikan ritme kerja gubernur untuk mewujudkan Lampung Berjaya yakni menciptakan kondisi aman, berbudaya maju, dan berdaya saing serta sejahtera. Terpenting adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tentunya dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang.

Masyarakat bukan hanya menginginkan kesejahteraan, melainkan juga pemerintahan yang bersih. Sebab itulah, pentingnya kepala daerah dan jajarannya bersinergi, menciptakan harmonisasi, dan mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi demi kemakmuran daerah dan rakyat. Bukan justru mencari keuntungan pribadi maupun golongan. Karena itu, di kabinet Arinal-Nunik yang elegan inilah harapan masyarakat bergantung. ***

Tim Redaksi Lampung Post

Berita Terkait

Komentar