#beritalampung#beritalampungterkini#upahminimum#gaji

Menaker Pastikan Upah Minimum 2023 Lebih Tinggi dari 2022

( kata)
Menaker Pastikan Upah Minimum 2023 Lebih Tinggi dari 2022
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah minimum 2023 akan lebih tinggi dari 2022. Penghitungan tersebut disesuaikan dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia kuartal III-2022 terhadap kuartal III-2021 tumbuh 5,72% secara tahunan (yoy). Kemudian, laju inflasi Indonesia per September 2022 tercatat 5,95% yoy.

“Pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dilihat jadi upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022. Itu berdasar data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, 8 November 2022.

Baca juga: Penanganan Inflasi di Bandar Lampung dengan 3 Mekanisme Mulai Dijalankan 

Dia menjelaskan upah minimum memiliki arti sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah, akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam Pasal 24 menyebutkan upah terendah yang ditetapkan pemerintah dan berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan. Sementara pada Pasal 44 disebutkan kebijakan penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021, upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, mekanisme penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten dapat dilihat melalui langkah-langkah, yakni permintaan data untuk penghitungan UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data, ini permohonan dari Kemenaker kepada BPS. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan data untuk upah minimum dan upah minimum abupaten kepada seluruh gubernur di Indonesia.

“Selanjutnya kami telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum 2023. Beberapa kegiatan ini sudah kami mulai sejak September 2022 sampai berakhir 1 November 2022 dengan  terus melakukan dialog bersama Dewan Pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukan,” katanya.

Tahapan tersebut sudah Kemenaker lalui dan sudah masuk pada mendekati penetapan upah minimum 2023. Dalam penetapan upah minimum telah dilakukan serap aspirasi sesuai dengan PP 36/2021 dengan masukan dari Dewan Pengupahan.

Adapun masukan dari Dewan Pengupahan, yakni upah minimum ditetapkan Pemerintah Pusat. Kemudian upah minimum dengan dasar PP 36/2021 dipandang tidak adil, serta diperlukan kepastian hukum atas gugatan upah minimum 2022 di beberapa wilayah.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar