#COVID-19#JAKARTA

Menaker Minta Perusahaan Memberlakukan Prokes Ketat di Tempat Kerja

( kata)
Menaker Minta Perusahaan Memberlakukan Prokes Ketat di Tempat Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah - - Foto: dok Antara


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan terus memberlakukan protokol kesehatan (prokes) secara ketat di tempat kerja. Hal ini demi melindungi para pekerja dari ancaman kenaikan kasus covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

"Terkait adanya lonjakan kasus covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan covid-19 di masing-masing tempat kerjanya,” kata Ida dalam keterangan resmi, Rabu, 16 Juni 2021.
 
Ia menjelaskan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan merupakan bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja.
 
"Kami utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kami harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ujar Ida.

Menurutnya, sejak awal muncul covid-19, Kemnaker telah mengeluarkan beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19. Salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.
 
Aturan pencegahan itu sangat penting lantaran dapat membantu perusahaan dan perkantoran dalam melakukan perencanaan penanggulangan covid-19. 

"Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau cluster baru di tempat kerja," tutur dia.
 
Kemenaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Kemudian melakukan penyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus covid-19 akibat kerja, peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan kolaborasi dengan stakeholder.

"Kami juga melakukan sosialisasi dan publikasi melalui posko K3 korona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3), serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas,” pungkas Ida.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar