#tajuklampungpost#proyek-spam#pembangunan-lampung

Membangun tanpa Merugikan

( kata)
Membangun tanpa Merugikan
foto dok Lampost.co

KEBUTUHAN air bersih amat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk minum, tapi juga untuk keperluan lainnya seperti memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi.

Untuk itulah pemerintah melaksanakan program nasional penyediaan air melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), salah satunya di Bandar Lampung. 

Apalagi, cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau existing hanya 35 ribu pelanggan (20%) dari total 175 ribu penduduk. Salah satu permasalahan minimnya cakupan layanan tersebut adalah sumber air baku yang terbatas.

Karena itulah, Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan proyek SPAM ini untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan air minum di Kota Tapis Berseri terutama di delapan kecamatan meliputi Kecamatan Rajabasa, Labuhanratu, Way Halim, Kedaton, Tanjungsenang, Sukarame, Sukabumi, dan Kedamaian. Dari proyek SPAM ini direncanakan output air yang dihasilkan mencapai 500 liter/detik.

Sejak groundbreaking Juni 2018 hingga Desember 2019 lalu, progres proyek SPAM yang masih dalam masa konstruksi tersebut telah terlaksana 42%. Sedangkan rencana operasional SPAM mulai Desember 2020 mendatang.

Meski diklaim progres ini melampaui target yang direncanakan 21%, nyatanya pembangunan konstruksi SPAM ini banyak dikeluhkan masyarakat. Bekas galian yang memakan hampir separuh badan jalan utama di Bandar Lampung itu, tidak ditutup kembali oleh pihak kontraktor. Mirisnya, kondisi ini mengakibatkan korban berjatuhan. Mulai dari kendaraan yang amblas di titik galian, menyempitnya badan jalan akibat pengerjaan di sepanjang Natar dan Rajabasa, hingga yang teranyar diduga menjadi salah satu penyebab lakalantas yang menelan korban ibu dan anak balitanya tewas.

Bekas galian SPAM yang menyebabkan jalan bergelombang tidak hanya mengganggu pengguna jalan. Tapi menjadi amat berbahaya, terlebih di musim hujan saat ini. Pihak kontraktor semestinya tidak menunggu semua proyek selesai lebih dahulu untuk mengembalikan kondisi jalan kembali mulus. Harus ada tahapan rencana pengerjaan proyek yang tidak merugikan pengguna jalan dan masyarakat.

Di samping itu, kontraktor mesti paham aturan. Berdasar pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah serta instansi terkait pun mesti tegas untuk menekan kontraktor agar memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam pengerjaan proyeknya. Ditlantas Polda Lampung pun telah meminta pihak terkait segera membenahi bekas galian proyek yang menelan investasi total Rp1,1 triliun ini.

Kita semua tentunya menginginkan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Namun, tentunya harus tetap memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Sehingga pembangunan itu benar-benar bermanfaat tanpa merugikan pihak lain. ***

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar