#tajuklampungpost#demokrasi#bps

Memaknai Perbaikan Demokrasi di Lampung

( kata)
Memaknai Perbaikan Demokrasi di Lampung
Ilustrasi. (Google Images)

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Hasilnya, Lampung mendapat 68,67 poin dalam skala 0 sampai 100. Nilai tersebut turun bila dibanding dengan 2017 yang mencapai 72,01.

Dengan angka tersebut, Bumi Ruwa Jurai masuk daerah yang memiliki indeks demokrasi sedang. Provinsi yang meraih IDI kategori baik hanya lima daerah dengan nilai di atas 80. DKI Jakarta (85,08), Bali 82,37, Nusa Tenggara Timur (82,32), Kalimantan Utara (81,07), dan Yogyakarta (80,82).

Dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang masuk kategori IDI-nya buruk. Pasalnya, pada 2017 Papua Barat memiliki poin 62,76 dan masuk kategori sedang, kemudian pada 2018, poin itu merosot menjadi 58,29. Mayoritas IDI di Indonesia masuk kategori sedang.

Jika diurutkan 34 provinsi, Lampung masuk enam terbawah. Di Sumatera, Lampung hanya lebih baik dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Secara nasional angka Indeks Demokrasi Indonesia per 2018 meningkat sebesar 72,39 poin sementara pada 2017 berkisar di angka 72,11 poin.

Survei indeks demokrasi ini sudah dimulai sejak 2008 untuk kondisi 2007. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy).

Kita patut menyesalkan soal kondisi demokrasi di Lampung yang justru menurun selama 2018. Bahkan Lampung kalah dengan provinsi lain, seperti Aceh, Jambi, Bengkulu, yang secara ekonomi berada di bawah Lampung. Turunnya indeks ini perlu disikapi serius oleh pemerintah daerah untuk mempelajari lebih jauh apa saja yang menjadi kelemahan dalam menghadirkan kehidupan yang demokratis di Lampung.

Lembaga-lembaga demokrasi perlu mengevaluasi diri, mulai dari pihak eksekutif, legislatif, hingga partai politik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah transparansi anggaran pemda, produktivitas DPRD dalam melahirkan peraturan daerah, dan kemampuan parpol untuk menghadirkan pendidikan politik.

Untuk mewujudkan demokratisasi di daerah, peran masyarakat sipil sangat penting. Selama satu tahun terakhir, tidak ada pemberangusan dalam hal kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul. Meskipun ada kasus kekerasan dalam unjuk rasa yang pernah dilakukan mahasiswa. Aparatur penegak hukum, pemerintah, dan publik harus terus mendukung kebebasan yang sudah berjalan baik ini.

Untuk hak-hak politik, ada catatan dalam tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Lampung 2018. Partisipasi pemilih pilgub tahun lalu menurun 4% dari Pilgub Lampung Lampung 2014. Keikutsertaan pemilih dalam menyampaikan hak politiknya ini menjadi tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemilu, pemerintah, hingga masyarakat sipil.

Pada akhirnya, angka IDI ini bukan hanya sekadar perhitungan statistik tanpa makna. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota perlu mengejar ketertinggalan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis seperti daerah lain. Kita harus memacu diri agar indeks mendatang tidak hanya masuk kategori sedang, tapi menjadi baik.

Semakin baik kehidupan demokrasi di Lampung maka hak-hak sosial dan politik masyarakat makin terjamin. Tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan negara terhadap hak asasi warganya akan mendorong daerah semakin berdaya.

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil semakin memahami hak dan kewajibannya maka makin kondusif dan damailah daerah itu. Iklim demokrasi yang baik diharapkan mendorong perbaikan dan kesejahteraan warga. 

 

 

Tim Redaksi Lampung Post

Berita Terkait

Komentar