#tajuk-lampung-post#tambak-udang#izin-tambak
Tajuk Lampung Post

Meluruskan Izin Tambak

( kata)
Meluruskan Izin Tambak
dok Lampost.co


PRESIDEN Joko Widodo menyatakan tambak udang sebagai peluang usaha yang perlu digarap dengan benar. Sebab, permintaan pasar udang baik di dalam maupun luar negeri cukup besar. Usaha ini harus menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

Karena itulah, Presiden Jokowi mengatakan petani udang harus diberi perhatian khusus. Ia tidak ingin petani merugi dan kapok untuk beternak udang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah soal perizinan yang perlu dibenahi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan para pengusaha perikanan harus berbenah mengurus perizinan terkait kapal ikan dan izin usaha. Perizinan merupakan syarat mutlak berjalannya sebuah usaha.

KKP bukannya memperlambat atau mempersulit proses terkait perizinan tersebut, tetapi hanya melaksanakan amanat undang-undang. Pendek kata, meski menjadi penopang ekonomi, pengusaha tambak udang harus tunduk pada aturan.

Persoalan menegakkan aturan itulah yang kini tengah dilakukan Pemkab Pesisir Barat. Pemerintah daerah setempat berencana menutup tambak yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan. Pemkab berdalih penutupan ini memiliki dasar hukum kuat.

Berdasar pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat, petambak hanya diperbolehkan beroperasi di wilayah Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunat. Untuk wilayah kecamatan lain diperuntukkan sektor berbeda.

Fakta lapangan berbicara lain. Sejumlah tambak beroperasi di luar dua kecamatan tersebut. Maka tambak di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pesisir Selatan, dan Ngambur harus ditutup. Empat wilayah itu diperuntukkan pengembangan pariwisata.

Terkait hal itu, para pemilik tambak udang yang berada di luar wilayah zonasi berharap Pemkab dapat mengurungkan penutupan dan mengevaluasi kembali. Terlebih, petambak mengaku mereka telah ikut berkontribusi terhadap keuangan daerah.

Kita mengapresiasi langkah Pemkab Pesisir Barat untuk menegakkan aturan. Menggerakkan perekonomian masyarakat merupakan keharusan, namun upaya itu harus tetap dilakukan dalam koridor hukum dan bukan justru berbenturan dengan hukum.

Meski demikian, Pemkab setempat perlu mempertimbangkan peran para petambak udang bagi perekonomian daerah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mewajibkan usaha tambak di zonasi wisata menjadi unit usaha agrowisata.

Jika target utama adalah membangun dan mengembangkan sektor pariwisata, Pesisir Barat bisa mencontoh Lampung Selatan. Kabupaten itu bisa membuat tambak sebagai agrowisata. Peran industri yang bisa menjadi sarana wisata dan pendidikan.

Para pengusaha pun harus berkomitmen tinggi bagi daerah. Unit usaha mereka harus memberdayakan masyarakat setempat. Lebih penting lagi operasi tambak mereka harus tetap ramah lingkungan dan mengusung konsep ekonomi hijau berkelanjutan.

Bambang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar