#hukum#pdip#pembakaranbendera#demonstrasi#ruuhip

Megawati Instruksikan Kader Laporkan Pembakaran Bendera PDIP

( kata)
Megawati Instruksikan Kader Laporkan Pembakaran Bendera PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Antara/Irfan Anshori

Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian untuk kadernya agar melaporkan pembakaran bendera partai saat demonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Kader PDIP harus merapatkan barisan untuk menempuh jalur hukum.

"Terus rapatkan barisan. Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai," tulis Mega dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis, 25 Juni 2020.

Dia menyebut partai berlambang moncong putih itu memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi di Tanah Air. PDIP merupakan partai yang sah dan berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

PDIP merupakan penerus Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927. Dalam perjalanannya, partai itu pernah mengalami berbagai tantangan. Puncaknya, pernah terjadi penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996.

"PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Atas dasar tersebut, Megawati menegaskan PDIP tidak pernah memiliki keinginan memecah belah bangsa. Sebagai pengikut Bung Karno, PDIP menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan surat perintah tersebut. Megawati selaku ketua umum menandatangi surat itu dan meminta kadernya untuk menempuh jalur hukum.

"Ya benar Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat perintah," kata Hasto.

Adapun kasus dugaan pembakaran bendera partai itu terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020 lalu. Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR, para pendemo membakar bendera berlambang moncong putih bersama bendera PKI.

Medcom



Berita Terkait



Komentar