Covid-19

Media Diajak Menumbuhkan Kembali Disiplin Prokes

( kata)
Media Diajak Menumbuhkan Kembali Disiplin Prokes
(Dok. pixabay.com)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Pers mengajak media massa, baik media cetak maupun elektronik menumbuhkan kembali kesadaran dan disiplin protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hal ini terungkap dalam Diskusi Catatan Akhir Tahun Pandemi Covid-19 dan Kebebasan Pers melalui webinar Dewan Pers dengan diikuti peserta FJPP, Jumat (11/12/2020). 

Pada kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Staf Ahli Menteri Kominfo Henry Subiakto, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, Pemimpin Redaksi Femina Petty S Fatimah, wartawan senior Bambang Harimurti, dan dimoderatori Yulia Supadmo yang juga pemimpin redaksi RTV. 
 
Mohammad Nuh mengatakan dalam situasi mengendurnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. Dia meminta media massa mampu berperan menjadi media yang memberikan edukasi dan kembali menumbuhkan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat. 

Mohammad Nuh mengatakan masih adanya penambahan jumlah pasien Covid-19 mencapai 6.000 per hari (data 10 Desember 2020) menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih rendah.

"Kita (Indonesia) pernah berada dititik lebih dari 8.000. Itu artinya harus kembali menumbuhkan kesadaran publik. Pertama, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan dan berdoa. Ketiga, menggerakkan perubahan perilaku (Dewan Pers-BNPB) yang melibatkan 5.200 wartawan di seluruh Indonesia," kata M Nuh.

Staf Ahli Menteri Kominfo Henry Subiakto mengatakan menurunnya kesadaran protokol kesehatan dapat dilihat saat ini masyarakat mulai melepas masker saat berada di tempat umum.

"Di tengah pandemi ini masih ada juga yang percaya konspirasi. Ada yang masih percaya informasi yang tersebar di media sosial (hal yang tidak benar mengenai Covid-19)," katanya.

Menurut Henry hal tersebut menjadi tantangan media massa untuk meluruskan informasi-informasi yang menyesatkan tentang Covid-19 yang tersebar di media sosial. "Ini jadi tantangan agar masyarakat tidak disinformasi. Meluruskan informasi yang tersebar di media sosia atau media massa abal-abal," kata dia.

Wartawan senior, Bambang Harimurti, mengatakan masih banyak informasi yang menyesatkan terkait Covid-19. Dia menginginkan kerja sama yang baik dari masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang benar.

"Untuk menggali semua itu butuh upaya jurnalis menggali semua kebenaran terkait isu maupun perkembangan Covid-19. Bagi masyarakat bukan hanya pejabat publik yang positif Covid-19 juga dibutuhkan keterbukaan kepada publik atau mendeklarasikan diri. Hal ini penting untuk memutus penularan Covid-19. Hanya dengan cara itu kita bisa menangani wabah ini," kata dia. 

Pemimpin Redaksi Femina Petty S Fatimah mengatakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, media massa harus dapat memberikan informasi yang mengedukasi.

"Masyarakat itu butuh informasi, inspirasi sekaligus edukasi bagaimana menghadapi wabah Covid-19 ini. Media massa jangan hanya sekadar membuat konten berita saja. Namun, bagaimana media massa bisa merawat harapan masyarakat, permasalahan apa yang sedang dialami warga saat ini, agar bisa bertahan dan bangkit dari dampak pandemi ini. Bisa dibayangkan pandemi ini membuat semua lapisan masyarakat terdampak," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan pemerintah Inggris bekerja sama dengan Unesco dalam menangani isu global, yakni pandemi Covid-19 di dunia. Pihaknya memberikan jaminan kebebasan jurnalis dan media massa dalam berekspresi menyajikan informasi yang sebenar-benarnya terkait pandemi Covid-19. 

"Kekebasan pers bukan hanya saja komponen demokrasi. Kami melindungi jurnalis bekerja sama Unesco, seperti memberikan bantuan hukum bagi jurnalis yang membutuhkan," ujarnya. 
 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar