#ebt#ekbis

Masyarakat yang Memasang PLTS Atap Bakal Dapat Insentif

( kata)
Masyarakat yang Memasang PLTS Atap Bakal Dapat Insentif
Masyarakat yang memasang PLTS Atap Bakal Dapat Insentif. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan insentif yang lebih baik bagi masyarakat yang memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap.

Insentif tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan insentif tersebut berupa perubahan rasio atau skema nilai ekspor impor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen yang saat ini masih dikaji.

Artinya apabila dalam aturan sebelumnya penggunaan PLTS Atap yang menitipkan pasokan listrik di jaringan PLN hanya bisa menggunakan 65 persen dari pasokan yang dititipkan, maka dalam aturan anyar pengguna PLTS Atap bisa menggunakan 100 persen yang dititipkan di jaringan PLN.  

"Pertimbangan kebijakan memutuskan nilai energi listrik yang diekspor menjadi 100 persen, yang semula hanya 65 persen sebagai bentuk insentif negara yang lebih baik pada masyarakat yang memasang PLTS Atap," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis, 26 Agustus 2021.

Arifin mengatakan perubahan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Arifin mengatakan revisi beleid ini juga untuk mendorong pengembangan PLTS Atap di tanah air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di 2025 dan target penurunan gas emisi rumah kaca.

Arifin menjelaskan perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya aduan masyarakat terkait waktu pelayanan PLTS Atap yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ia bilang ada perbedaan harga dan standar kWh meter.

Selain itu, untuk mempertimbangkan masukan dari stakeholder untuk meningkatkan keekonomian PLTS Atap yang dianggap belum menarik bagi para calon konsumen PLTS Atap.

Poin penting lain dalam aturan baru tersebut adalah jangka waktu proses perizinan pemasangan PTLS Atap diatur menjadi lima hari dan mengatur juga mekanisme pelayanan berbasis aplikasi. Ketentuan lain yang direvisi adalah terkait reset deposit sisa saldo kWh PLTS Atap.

Ketentuan yang berlaku bila jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor, selisih lebih diakumulasikan paling lama tiga bulan akan diperpanjang menjadi enam bulan.

Sebelumnya mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) Mukhtasor mengimbau agar perubahan skema ekspor impor tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keuangan PLN. Ia bilang ada komponen biaya yang harus ditanggung PLN untuk mengelola pasokan listrik yang dititipkan ke jaringan mereka. 

 

 

 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar