#korona#virus

Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Bergesekan dengan Aparat

( kata)
Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Bergesekan dengan Aparat
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta (Lampost.co) --  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak menampik adanya potensi gesekan antara warga dan TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Gesekan diyakini terjadi bila warga membandel.
 
"Potensi terjadinya ketegangan antara petugas keamanan terutama TNI-Polri dengan masyarakat mungkin, ya, dengan tanda petik ngeyel," kata Doni usai rapat terbatas (ratas) virtual dengan Presiden Joko Widodo, Rabu, 27 Mei 2020.
 
Doni mengungkapkan TNI-Polri bakal diminta menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif kepada warga yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Dia mengingatkan diperlukan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Dia menegaskan risiko penularan terjadi bila masyarakat melanggar rambu-rambu protokol kesehatan pencegahan covid-19 "Kita mengharapkan masyarakat itu memiliki disiplin pribadi yang lebih tinggi," ucap Doni.
 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini meyakini ketegangan tak akan terjadi selama semua pihak menahan diri. Ia mengajak semua elemen masyarakat disiplin. Dengan begitu, Indonesia mampu mengatasi penyebaran virus korona.

"Jangan gara-gara persoalan sepele lantas menimbulkan ketegangan. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghargai aturan dan masyarakat seluruhnya bersatu-padu dalam mengatasi covid-19," tegas Doni.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan TNI-Polri dalam memperketat pengawasan terhadap kebijakan PSBB di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Aparat akan berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.
 
Jokowi menyebut pelibatan TNI dan Polri untuk menyiapkan tatanan new normal atau kenormalan baru. Pemerintah bakal mengkaji efektivitas pengawasan. Pengawasan tak berhenti di wilayah tersebut bila berhasil.
 
"Apabila nanti efektif, kita akan gelar, kita perluas lagi, kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain, kabupaten/kota yang lain," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) virtual 'Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19'

Medcom



Berita Terkait



Komentar