bangunannliwajurang

Masyarakat Diminta Tidak Mendirikan Bangunan di Bibir Jurang

( kata)
Masyarakat Diminta Tidak Mendirikan Bangunan di Bibir Jurang
Komisi III DPRD Lambar hearing dengan mitra kerja dalam rangka membahas RAPBD TA 2021.Eliyah


 

LIWA (Lampost.co) -- Untuk meminimalkan risiko bencana di Lampung Barat, Wakil Ketua II DPRD Lampung Barat Erwansyah, Selasa, 17 November 2020 meminta agar peran BPBD harus lebih mendalam. Salah satunya harus bersikap tegas terhadap masyarakat.

"Peran BPBD harus mendalam salah satunya dengan cara bersikap lebih tegas yakni dengan tidak membiarkan adanya masyarakat yang membangun di bibir-bibir jurang terlebih daerah ini rawan bencana," kata Erwansyah.

Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti hearing Komisi III bersama OPD terkait di ruang kerja Komisi DPRD setempat.

"Berbicara mengenai program bencana, terlebih daerah ini memang rawan bencana maka diharapkan antisipasinya adalah ketegasan. Jangan biarkan masyarakat itu membangun di daerah rawan bencana seperti dibibir jurang, tebing dan lainya sebab itu resikonya tinggi," kata Erwansyah.

Jika dibiarkan secara terus menerus maka ketika ada bencana terjadi kebiasaan yang pernah terjadi yaitu masyarakat akan biasanya mempertanyakan dan menuntut adanya bantuan dari pemerintah. 

"Kalau sudah terjadi bencana maka mereka akan menuntut bantuan pemerintah padahal ini kesalahan mereka sendiri yang sengaja membangun di bibir-bibir jurang dan lainya," kata Erwansyah.

Jika tidak ada ketegasan dan masyarakat masih dibiarkan terus membangun di daerah rawan bencana itu maka sampai kapanpun penanganan persoalan bencana ini tidak akan selesai dan bahkan anggaran juga tidak akan mencukupi untuk mengatasi masalah itu.

Selama ini lanjut dia, ketika ada bencana terjadi kesan yang timbul di masyarakat itu adalah nanti ada BPBD yang akan menangani. Bahkan saat terjadi bencana, mereka memang berharap akan ada bantuan dari pemerintah. Ini jangan dibiasakan.

Karena itu, lanjut dia, diminta juga kepada OPD terkait agar tegas dan jangan sampai ada masyarakat di Lambar ini bebas mendirikan bangunan di pinggir-pinggir jurang sebab Lambar ini rawan bencana. 

Sementara itu anggota Komisi III Tri Budi Wahyuni, berharap agar BPBD Lambar sigap dalam mengantisipasi bencana. Kemudian informasi dan sosialisasi tentang antisipasi bencana juga diharapkan sampai ke pelosok. Demikian juga kesiapsiagaan bencana hendaknya juga dilaksanakan hingga ke tingkat pekon.

Menanggapi hal itu, kepala BPBD Lampung Barat Maidar, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya kesiapsiagaan secara maksimal guna mengantisipasi bencana.

Personel dan sarana prasarana pendukung juga sudah ada. Kemudian untuk kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat pekon, pihaknya juga sudah membentuk tim satgas penanggulan bencana di seluruh pekon. Jika terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor maka tim satgas pekon ini langsung  melapor ke tim satgas kabupaten sembari melakukan penanganan terlebih dulu sebelum satgas penanggulangan bencana kabupaten tiba di lokasi.

Khusus penanganan bencana non alam seperti orang hanyut atau tenggelam, kata dia, maka sesuai Standar Operasional (SOP) maka penangananya adalah khusus tim SAR. Tim satgas penanggulangan bencana sesuai SOP yaitu tidak diperkenankan untuk menangani orang hanyut/tenggelam.

"Untuk orang yang hanyut penangananya dilakukan oleh tim SAR. Di Lambar petugas SAR saat ini ditempatkan di Lumbokseminung dan Sumberjaya," kata dia.

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar