#pendidikan#pendanaan

Masyarakat Diminta Berperan dalam Pendanaan Pendidikan di Lampung

( kata)
Masyarakat Diminta Berperan dalam Pendanaan Pendidikan di Lampung
Tangkapan layar Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampung.  Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampung. Kebijakan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 4 November 2020.

Pergub Lampung itu disusun sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri. Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan SMA, SMK, dan SLB negeri di Lampung untuk membantu peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.

Peran serta masyarakat bertujuan membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan.

Kepala Biro Hukum Sekretaris Provinsi Lampung, Zulfikar membenarkan pergub tersebut sudah disetujui Gubernur Arinal Djunaidi. Meski pergub tersebut sudah diautentifikasikan, dia belum bisa menyampaikan kapan peraturan tersebut bisa diimplementasikan karena baru akan ditentukan di kemudian hari.

"Iya sudah, yang disebarluaskan ini namanya pergub yang sudah diautentifikasi Karo Hukum yang ada tanda tangan basahnya kami simpan," kata Zulfikar kepada Lampost.co, Rabu, 11 November 2020.

Dalam pergub tersebut disampaikan sumber pendanaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemprov dapat bersumber dari pemerintah provinsi, sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan, sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan, di antaranya:

a) Komite dalam menerima sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan satuan pendidikan.

b) Satuan pendidikan dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerja sama.

c) Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara penerimaan sumbangan diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Sumbangan dari masyarakat digunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional. Kemudian penggunaan sumbangan dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sumbangan dan bantuan merujuk pada rencana kegiatan dan anggaran aekolah (RKAS) yang telah ditetapkan.

Pembinaan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan pemberi bantuan maupun internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Komite dan atau satuan pendidikan wajib menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik. Kemudian komite dan atau satuan pendidikan wajib menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala dinas.

Selanjutnya komite dan atau satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua/wali peserta didik. Komite dan atau satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan dinas. 

Komite dan atau satuan pendidikan berkewajiban menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Kemudian komite dan atau satuan pendidikan wajib memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima. Serta komite dan atau satuan pendidikan wajib mendokumentasikan pengaduan dan penjelasan yang telah disampaikan.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar