#hukum#kasusnovelbaswedan#penyiramanairkeras#novelbaswedan#penyidikkpk

Masyarakat Bisa Mengadukan Jaksa Kasus Novel ke Komisi Kejaksaan

( kata)
Masyarakat Bisa Mengadukan Jaksa Kasus Novel ke Komisi Kejaksaan
Suasana persidangan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Masyarakat dipersilakan melaporkan jaksa yang memberikan tuntutan rendah kepada dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri kasus tersebut.

"Kalau ada yang tidak puas dengan kinerja dan perilaku jaksa, kan sudah ada Komisi Kejaksaan RI. Masyarakat bisa lapor ke komisi tersebut," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.

Dini mengatakan tak semua hal harus diurus Presiden. Sudah ada mekanisme, prosedur, serta pembagian tugas pada setiap lembaga.

"Jadi, jangan semua hal diminta Presiden turun tangan langsung, harus diperhatikan juga mekanisme, prosedur, serta pembagian tugas dan wewenang yang sudah ada," ujarnya.

Dia bingung dengan kondisi saat ini. Di satu sisi, ada yang menuduh pemerintahan Presiden Jokowi otoriter.

"Di sisi lain, ada narasi yang menuntut Presiden untuk intervensi ranah yudikatif. Ini kan ironis jadinya," katanya.

Dini menyebut Presiden juga telah melakukan evaluasi kepada kementerian dan lembaga secara berkala dari waktu ke waktu.

Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut hukuman satu tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti terlibat dalam kasus penyiraman air keras kepada Novel.

"Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat," kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Keduanya dianggap melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal-hal yang memberatkan tuntutan terdakwa, yakni mencederai kehormatan institusi Polri. Hal yang meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya.

Namun, tuntutan ringan itu mendapat respons negatif dari Novel dan sejumlah masyarakat. Novel menyebut negara abai dalam melindungi warganya.

"Saya memandang hal ini harus disikapi dengan serius," ujar Novel dalam diskusi virtual, Senin, 15 Juni 2020.

Medcom







Berita Terkait



Komentar