#pengaduan#ombudsman

Masyarakat Banjiri Kantor Ombudsman  Adukan Pungutan di Sekolah

( kata)
Masyarakat Banjiri Kantor Ombudsman  Adukan Pungutan di Sekolah
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mulai dibanjiri  masyarakat untuk berkonsultasi dan melaporkan terkait pungutan dan sumbangan sekolah.  Sebelumnya Ombudsman memberikan tindakan korektif terhadap permasalahan pungutan oleh SMK Negeri 5 Bandar Lampung,

Dinas Pendidikan dan Inspektorat se Provinsi Lampung juga diimbau mengaktifkan kanal pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan terkait pungutan dan sumbangan secara internal terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

"Pengaduan dan konsultasi sudah diterima namun masih dalam proses verifikasi untuk dicek apakah persyaratan formil dan materiil terpenuhi atau tidak,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Jumat , 27 Desember 2019.

Menurutnya,  Ombudsman tidak dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak melengkapi identitas pelapor, kronologis terkait permasalahan pelayanan publik yang dikeluhkan, dan upaya yang sudah dilakukan dalam menyampaikan laporan ke instansi terlapor atau atasan terlapor.

 "Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke Sekolah selaku Instansi Terlapor atau ke Dinas Pendidikan selaku Atasan Terlapor terlebih dahulu, sebelum melaporkan ke Ombudsman.

Khusus permasalahan pungutan dan sumbangan sekolah ini pihaknya juga mengimbau Disdik dan Inspektorat mempersiapkan kanal pengaduan, agar bisa menampung pengaduan dan menyelesaikan secara internal terlebih dahulu, jika tidak selesai diinternal maka masyarakat bisa melaporkan ke Ombudsman untuk diselesaikan oleh Ombudsman,” tegas Nur Rakhman.

Ia menegaskan,  jika merujuk ke Pasal 21 huruf J UU Pelayanan Publik mengatur bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi salah satunya adalah penanganan pengaduan. Disdik dan Inspektorat bisa merujuk ke UU Pelayanan Publik dan Perpres 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

" Seharusnya setiap penyelenggara pelayanan publik menyediakan standar pelayanan penanganan pengaduan tersebut" tutupnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar