Pemilihankadeslampungtimur

Massa Tuntut Kades Mekarsari Tidak Dilantik

( kata)
Massa Tuntut Kades Mekarsari Tidak Dilantik
Massa berunjuk rasa minta Bupati Lamtim tidak melantik kepala desa terpilih Mekarsari, Kecamatan Pasirsakti, Senin, 2 Desember 2019. Lampost.co/Djoni Hartawan Jaya

Sukadana (Lampost.co) -- Pemilihan kepala desa di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirsakti, Lampung Timur, menimbulkan persoalan setelah kades terpilih Supardi didemo warga. Aksi massa di halaman kantor Bupati Lamtim di Sukadana, Senin, 2 Desember 2019, meminta Bupati Lamtim tidak melantik Supardi.

Massa mempermasalahkan ijazah berbeda yang digunakan petahana Supardi saat mencalonkan diri sebagai kades periode 2013—2019 dan periode 2019—2025. Pada pilkades Desa Mekarsari, 20 November 2019, diikuti tiga calon, yaitu Nurohmat, Supardi (petahana), dan Husin. 

Supardi kembali memenangkan pemilihan dengan mengantongi 881 suara, sementara Nurohmat (405 suara) dan Husin (257 suara). Namun pilkades tersebut akhirnya dipersoalkan warga Mekarsari, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), dan LSM TOPAN-RI (Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia). 

Koordinator lapangan unjuk rasa Burhanudin dalam orasinya mengecam panitia pilkades yang meloloskan berkas persyaratan pencalonan pilkades Mekarsari periode 2013—2019 atas nama Supardi. Sebab, ketika mencalonkan diri sebagai kades  pada periode tersebut, Supardi diduga menggunakan ijazah SD palsu. Sementara pada pilkades periode 2019—2025, Supardi menggunakan ijazah paket A tahun 2014 dan paket B tahun 2017.

"Supardi juga sudah dilaporkan ke Polsek Pasirsakti pada 2013 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi sampai hari ini proses penyelidikan atau penyidikan tidak berjalan hingga Supardi mencalonkan diri kembali sebagai kepala Desa Mekarsari," kata Burhanudin.

Karena itulah, massa meminta Bupati Lampung Timur tidak melantik Supardi sebagai kepala Desa Mekarsari periode 2019—2025.

Di samping itu, massa juga  meminta Bupati Lamtim memerintahkan Inspektorat memanggil Supardi agar bertanggung jawab atas perbuatannya selama satu periode jabatannya. Kemudian meminta juga kapolres Lamtim untuk memanggil dan melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terkait dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai kades Mekarsari pada periode sebelumnya.

Begitu juga oknum panitia yang meloloskan persyaratan dalam pencalonan Supardi di dua periode juga perlu diusut.

Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Lamtim, Almaturidi mengatakan pemkab akan tegak lurus dalam melakukan atau menjalankan aturan dan tidak mungkin ada permainan. Terkait tuntutan akan dilaporkan kepada Bupati, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

“Kami meminta waktu untuk melakukan pengkajian sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang memungkinkan, nantinya ada pelanggaran aturan tentu akan diproses sesuai aturan yang ada,” katanya.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar