#tower#hearing#beritalampung

Maraknya Tower Provider Dibahas dalam Hearing Komisi I

( kata)
Maraknya Tower Provider Dibahas dalam Hearing Komisi I
Ilustrasi (Google image)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mengadakan hearing atau dengar pendapat dengan beberapa perwakilan dari Operasional Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika  (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  

Dalam hearing tersebut membahas atas keluhan masyarakat Kota Bandar Lampung dengan telah menjamurnya tower komunikasi provider di Kota Bandar Lampung. Hal itu akhir menimbulkan keresahan dari beberapa masyarakat yang ada.  

Anggota Komisi I, Jauhari, usai hearing menjelaskan bahwa menjamurnya tower provider di Kota Bandar Lampung sudah sangat signifikan, bahkan saat ini terdapat juga towet provider yang berada diatas bangunan atau gedung-gedung seperti ruko, gedung, dan lainnya.

Sedangkan mengenai fungsi dan manfaat gedung itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.  

“Dalam perda itu dijelaskan bahwa untuk tower komunikasi di atas bangunan atau gedung, tingginya tidak boleh lebih dari 10 meter dan lebih dari 1 tiang.  Jika melanggar maka harus diturunkan atau dirobohkan,” ujar Jauhari diruang rapat Komisi 1 DPRD setempat,  Selasa (11/12/2018).  

Begitu juga untuk tower provider yang berdiri di atas tanah, jika berdampak dapat merugikan masyarakat sekitar harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan yang panjang. “seperti di Kelurahan Kedaung, dan di Jalan Yos Sudarso arah Kecamatan Panjang dua tempat itu yang muncul keluhan dari masyarakat,” lanjutnya.  

Dirinya menjelaskan,  keluhan yang timbul di masyarakat yaitu jika saat terjadi mati listrik,  warga sekitar tower merasa bising yang ditimbulkan dari alat genset pemilik tower provider tersebut.  “Terus, ketinggiannya melebihi standar dan dikhawatirkan saat cuaca buruk saat ini dapat berimbas pada masyarakat sekitar,” kata dia.  

Maka atas dasar itu,  DPRD setempat mendorong Pemkot Bandar Lampung untuk menyegel sementara tower provider yang diketahui melanggar peraturan pemerintah.  Sembari menunggu pemilik tower agar mengindahkan aturan yang ditegaskan oleh Pemerintah Daerah setempat.  

“Kalau sudah disegel sementara tapi tidak diindahkan harus ada tindakan tegas oleh Pemkot melalui satker tarkait.  Kita yakini dengan menjamurnya tower provider di kota Bandar Lampung, banyak juga yang melanggar perda, dan dalam 2 hari ini komisi 1 akan lakukan sidak langsung beserta OPD terkait,” tutupnya.  


 

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar