#sekretarisMA#Tersangka#KPK

Mantan Sekretaris MA Jadi Tersangka Suap

( kata)
Mantan Sekretaris MA Jadi Tersangka Suap
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) saat mengumumkan penetapan tersangka eks Sekretaris MA, Nurhadi. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) 2011-2016 Nurhadi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA pada 2011-2016. Penetapan tersangka Nurhadi merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pihak swasta Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni menantu Nurhadi,Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, bedasarkan fakta penyidikan dan persidangan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup kuat dalam perkara 2015-2016.
 
"KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagaitersangka," ujar Saut dalam konfrensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2019.

Dugaan peneriman hadiah terjadi pada 2011 saat PT MIT menggugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam kasus tersebut Nurhadi selaku Sekertaris MA diduga menerima suap dan gratifikasi berupa uang dan cek.
 
"Secara keseluruhan diduga NHD (Nurhadi) melalui RHE (Resky Herbiyono) telah menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT MTI serta suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar," papar Saut.
 
Sebagai pihak penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Hiendra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

Medcom







Berita Terkait



Komentar