#korupsi#danadesa#beritalambar

Mantan Pj Peratin Pajaragung Belum Kembalikan Kerugian Negara

( kata)
Mantan Pj Peratin Pajaragung Belum Kembalikan Kerugian Negara
Inspektur Lampung Barat, Nukman. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co): Mantan penjabat (Pj) peratin Pekon Pajaragung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat, Sahferi, hingga saat ini belum juga mengembalikan kerugian negara terhadap dugaan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan program dana desa tahun 2019.

Pengendali teknis tim pemeriksa kasus penyimpangan dana desa di Inspektorat Lambar, Suandi Sahri, beberapa hari lalu mengatakan yang bersangkutan sebetulnya sudah diberi kesempatan hingga dua kali untuk mengembalikan dana kerugian itu. Namun sampai menjelang jatuh tempo kesempatan yang diberikan belum juga dilakukanya.

"Sampai dengan mendekati hari-hari terakhir kesempatan untuk mengembalikan yang bersangkutan belum juga menyetorkan kerugian negara itu, baik yang ke kas daerah maupun ke rekening kas pekon Pajaragung Kecamatan Belalau,” kata Suandi, baru-baru ini.

Ia menambahkan dua kali kesempatan yang diberikan itu pertama terhitung sejak surat bupati Lambar yang diberikan kepadanya pada tanggal 22 Juni 2020. Kesempatan pengembalian dalam surat pertama itu diberikan waktu selama 30 hari kerja yaitu berakhir tanggal 3 Agustus 2020 pukul 00.00 WIB. Akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan itu ternyata yang bersangkutan tidak mengindahkannya.

Kemudian berdasarkan PP nomor 12/2017 Pasal 27 Ayat (5) maka Bupati melalui suratnya kembali memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya kepada mantan peratin Sahferi itu, yang isinya juga meminta agar yang bersangkutan  melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan jumlah kerugian negara itu yang jumlahnya mencapai Rp313 juta itu.

Kesempatan kedua ini juga diberikan selama 30 hari kerja dengan jatuh temponya yaitu tanggal 17 September 2020 pukul 00.00 WIB lalu. Namun hingga pada Minggu terakhir masa tempo itu pihaknya belum mendapat laporan jika yang bersangkutan telah mengembalikannya.

Ia menjelaskan, adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan Pj peratin tersebut Sahperi itu yakni menyetorkan pajak PPh, PPN dan pajak daerah ke kas umum negara dan kas umum daerah, baik yang telah dipungut maupun belum dipungut sebesar Rp50 juta lebih. Kemudian mengembalikan dana desa sebesar Rp262 juta ke rekening kas Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau. 

“Jadi jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh mantan Pj Peratin Pajaragung Sahferi itu totalnya yaitu sebesar Rp313 juta lebih,” Suandi.

Ia menambahkan, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana desa ini maka pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai mana yang ada dalam pasal 25 PP No.12/2017.

Menurutnya, sesuai hasil pemeriksaan tim menemukan adanya indikasi kelebihan pembayaran upah pekerja. Kemudian terdapat indikasi kelebihan pembayaran semen. Lalu pajak PPN, PPh dan pajak daerah pada pengeluaran Januari-Juni dan Juli-Desember 2019 yang juga belum disetor.

Kemudian terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019. Juga ada indikasi honor tim pendamping pekon tidak dibayarkan dan yang bersangkutan diindikasikan menerima gaji ganda yaitu menerima gaji sebagai PNS dan juga menerima pembayaran Siltap Pj Peratin bulan Mei-Juni 2019 dan Juli-Desember 2019 sehingga total kerugian negara itu mencapai Rp313 juta.

Untuk memastikan apakah dana itu sudah dikembalikan ke kas pekon, maka pihaknya   juga telah meminta camat terkait dan peratin Pajaragung untuk terus mengecek apakah dana itu sudah masuk ke rekening pekon.

Terkait hal itu, Inspektur Lambar, Nukman, mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan tentang apakah dana kerugian negara itu sudah disetor ke kas negara maupun kas pekon.

"Sampai saat ini kami belum mendapat laporan dari camat maupun yang bersangkutan tentang apakah dana itu sudah dikembalikan ke kas negara dan kas pekon oleh mantan PJ peratin itu," kata Nukman, Minggu, 20 September 2020.

Apabila dana itu belum juga dikembalikan maka langkah selanjutnya, pihaknya akan memanggil camat dan yang bersangkutan untuk mempertanyakanya. Kemudian menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar