#korupsikemenpora#imamnahrawi

Mantan Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara

( kata)
Mantan Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta (Lampost.co) -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam dinilai terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

"Menyatakan terdakwa Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.

Uang itu diserahkan kepada Imam secara bertahap. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018.

Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multi-event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

Penerimaan uang itu dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Imam juga dikenakan pidana denda sebesar Rp400 juta. Bila tak mampu memenuhi pembayaran denda tersebut, Imam harus menggantinya dengan hukuman penjara selama tiga bulan.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Imam dihukum 10 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan ialah perbuatan Imam bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai pimpinan tertinggi di kementerian, Imam seharusnya menjadi panutan. Selama persidangan, Imam juga dianggap berupaya menutupi perbuatannya dengan cara tidak mengakui praktik kotornya.

"Hal yang meringankan, Imam berlaku sopan, sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya yang masih kecil, dan belum pernah dihukum," ujar Rosmina.

Medcom



Berita Terkait



Komentar