#bandarlampung#DPO

Mantan Manajer Pelindo Lampung Jadi DPO Kasus Pencemaran Laut

( kata)
Mantan Manajer Pelindo Lampung Jadi DPO Kasus Pencemaran Laut
Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Bandar Lampung Yopi Rulianda

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Terpidana pelaku pencemaran limbah pengerukan Pelabuhan Panjang di Perairan Teluk Lampung, Achmad Yoga Surya Darma masih mangkir setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, mengirimkan dua surat eksekusi.

Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Bandar Lampung Yopi Rulianda mengatakan, jika pihaknya sudah dua kali mengirim surat namun yang bersangkutan tidak juga datang memenuhi panggilan eksekusi tersebut, kata Yopi, Sabtu 7 September 2019.

Dia menegaskan jika yang ketiga kalinya terpidana yang merupakan mantan Manajer Pelindo cabang Lampung itu masih mangkir, langkah selanjutnya akan menetapkan terpidana sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kita akan tetapkan DPO dan akan kita limpahkan ke bidang Intelijen untuk melakikan pengejaran bekerjasama dengan tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung," kata dia.

Dia menambahkan pada pemanggilan kedua kali sebelumnya, penasehat hukum terpidana telah mendatangi Kejari Bandar Lampung. Namun penasehat hukum hanya mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut.

"Buat kita itu tidak masalah dan tidak menghambat proses eksekusi," kata Yopi.

Terpidana Achamd Yoga Surya Darma ditetapkan sebagai terpidana atas perkara pencemaran limbah di perairan Teluk Lampung dengan cara pengerukan Pelabuhan Panjang yang menyebabkan kematian ikan kerapu milik peternak setempat mati.

Mantan Manajer Teknik dan Manajer PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang, Lampung itu didakwa oleh jaksa Agus Priambodo pada tanggal 1 Desember 2015 lalu.

Dia diancam dengan pasal 8 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, terdakwa dituntut oleh jaksa dengan kurungan penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan penjara dengan perintah agar tetap ditahan.

Pada 22 Desember 2015 kemudian hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang memutus terdakwa dengan kurungan penjara seperti yang dituntut oleh jaksa. Namun dalam putusan dengan nomor 748/Pid.B/2015/PN.Tjk itu majelis hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang pada tanggal 1 September 2016. PT kemudian mengeluarkan putusan dengan nomor 42/Pid.Sus.LH/2016/PT.Tjk yang memutus terdakwa dengan kurungan penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara.

Tidak sampai di situ kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi tersebut dan menguatkan hukuman PT dengan kurungan penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara.

Febi Herumanika



Berita Terkait



Komentar