#Mangkir#cutilebaran#sanksi#7asn#beritalampung

Mangkir Tanpa Alasan Usai Cuti Bersama, 7 ASN Terancam Sanksi

( kata)
Mangkir Tanpa Alasan Usai Cuti Bersama, 7 ASN Terancam Sanksi
Kepala BKPPD Lamtim, Datang Cahaya Hartawan, Senin (10/6/2019). (Foto:Lampung/Djoni Hartawan)

SUKADANA (Lampost.co)--Tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari pertama kerja usai cuti bersama hari raya Idulfitri 2019, Senin (20/6/2019), sejumlah tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Timur terancam mendapatkan sanksi berat.

Ancaman sanksi berat tersebut sesuai surat Menpan RB No.B/26/M.SM.00.01/2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang laporan hasil pemantauan kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama hari raya Idulfitri 1440 H. Kemudian  ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Lamtim No.860/1213/25-SK/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lamtim, Datang Cahaya Hartawan, Senin (10/6/2019) menjelaskan, atas dasar surat Menpan RB yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah tersebut, maka pihaknya  mendata  absensi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lamtim pada hari pertama kerja, Senin (10/6/2019), usai cuti bersama Idulfitri 2019.

Dari hasil pendataan yang dilakukan kata dia, secara umum  tingkat kehadiran ASN cukup baik. Dimana dari 8555 ASN tercatat sejumlah 27 orang tidak masuk kerja karena sedang cuti, tugas belajar (10 orang) dan tidak hadir tanpa keterangan sejumlah tujuh orang.
Data absensi para ASN di hari pertama kerja usai cuti bersama Idul Fitri tersebut kata dia, selanjutnya dilaporkan langsung ke Menpan RB melalui aplikasi hyperlink.
Datang mengatakan tujuh ASN di lingkungan Pemkab Lamtim yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri tersebut, memang akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan surat Menpan RB No.B/26/M.SM.00.01/2019. 

“Hukuman disiplin yang diberikan itu nanti dilaporkan ke Menpan RB dan Kepala BKN paling lambat 10 Juli 2019,” kata Datang.
Ditambahkan juga oleh Datang, hukuman disiplin itu dikenakan kepada ASN di lingkup struktural dan dan fungsional yang bertugas melayani masyarakat (Rumah Sakit atau Puskemas). 

Sementara untuk fungsional seperti guru tidak ada masalah dan seluruhnya dianggap hadir karena sesuai  kalender pendidikan hingga Senin (10/6/2019)  sekolah memang masih diliburkan. 

Djoni Hartawan Jaya



Berita Terkait



Komentar