#beritalampung#beritalampungterkini#humum#korupsi#restorativejustice

MAKI: Restorative Justice Tidak Bisa Diterapkan dalam Kasus Korupsi

( kata)
MAKI: Restorative Justice Tidak Bisa Diterapkan dalam Kasus Korupsi
Ilustrasi. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Johanis Tanak, terkait restorative justice untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terus disoroti. Konsep penegakan hukum yang berkaitan perdamaian dengan korban dinilai tak mungkin diterapkan pada perkara rasuah.
 
"Sekarang korupsi itu korbannya siapa? Korbannya adalah seluruh warga negara Indonesia. Apa mungkin pelaku akan berdamai dengan seluruh warga negara Indonesia?," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id (grup Lampost.co), Jumat, 30 September 2022.

Baca juga: Polri Siapkan 1.800 Personel Amankan Rencana KPK Jemput Paksa Lukas Enembe 
 
Boyamin mengatakan tipikor berkaitan erat dengan extraordinary crime, seperti kasus terorisme dan narkoba. Pasalnya, perbuatan rasuah berdampak langsung pada kehidupan seluruh masyarakat.

"Karena dalam teori, percobaan melakukan korupsi sama dengan korupsi. Karena ini perbuatan berkaitan dengan keuangan negara," ujarnya.

Ia berharap sosok yang memiliki latar belakang jaksa itu untuk menghentikan pernyataan kontroversialnya tersebut. Kehadiran Johanis di jajaran pimpinan KPK juga diharapkan mempertajam kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 
"Segera melakukan kerja-kerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi baik penindakan dan pencegahan itu yang diutamakan. Jangan buat kontroversi dan saya kira Pak Johanis Tanak meralat pernyataan itu," katanya.
 
Sebelumnya, Jonanis mengusulkan restorative justice bisa diterapkan di perkara tipikor. Upaya itu dinilai tidak hanya diterapkan pada perkara lain.
 
"Kemudian saya mencoba berpikir untuk restorative justice terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,  tetapi apakah mungkin yang saya pikirkan itu dapat diterima, saya juga belum tahu. Harapan saya dapat diterima," ujar Johanis saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu, 28 September 2022.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar