#dpd#perpol#putusanMK#beritalampung

Maju DPD RI Harus Mundur Dari Partai Politik

( kata)
Maju DPD RI Harus Mundur Dari Partai Politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Repubrlik Indonesia. (Logo/Twitter)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau senator di Senayan pada pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang.

MK menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal-hal yang akan menjadi anggota DPD yang akan menjadi anggota partai politik yang terkena dampak dari putusan ini, KPU dapat mengajukan permohonan kepada siapa saja yang diperlukan sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan hukum yang perihal pengunduran diri. Dengan demikian, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Petahana Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jendral Bina Wilayah Lampung - Bengkulu DPP Partai Hanura pada 29 Juni 2018 lalu. Ia juga setuju dengan regulasi yang baru tersebut mengenai calon anggota DPD RI harus mundur dari partai politik.

"Kalau saya setuju-setuju saja mengenai calon anggota DPD RI harus mundur dari parpol. Seorang senator maju melalui perseorangan maka tidak menggunakan kepentingan partai politik. Tapi saya menyayangkan kenapa baru sekarang, kenapa tidak dari awal," katanya kepada Lampost.co, Senin (23/7/2018).
Sementara itu, akal Calon Angota DPD RI, Bustami Zainudin mengatakan bahwa dirinya siap untuk mundur dari jabatanya sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PDIP Lampung. "Siap mundur sebagai pengurus jika memang aturannya demikian. Ngak masalah, kita dari awal memang di tugaskan oleh Partai untuk Calon DPD RI. Demi Bangsa dan Daerah Lampung," kata Mantan Bupati Way Kanan ini
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu instruksi KPU RI mengenai ketentuan MK tersebut. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada beberapa bakal calon anggota DPD RI yang berkonsultasi pada pihaknya.
"Kita menunggu instruksi KPU RI yang akan dituangkan dalam surat keputusan ataupun surat edaran. Sudah ada beberapa bakal calon DPD RI juga yang menanyakan kepada saya terkait putusan MK Nomor 30/PUU/2018 ini," katanya.
Saat ini untuk di Lampung dari 25 orang calon DPD RI, ada 18 orang calon yang memenuhi syarat, 7 orang yang belum memenuhi syarat, dan 1 orang calon anggota DPD yang mengundurkan diri atas nama Mc Imam Santoso. Bagi bakal calon anggota DPD RI Dapil Lampung yang belum melengkapi syarat calon dan syarat minimal sebaran dukungan pihaknya memberi waktu mulai tanggal 21-24 Juli 2018.
Kemudian untuk penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifrikasi faktual perbaikan syarat dukungan dan syarat calon pada 29 - 31 agustus 2018. Lalu untuk penyusunan dan penetapan DCS pada 31 Agustus - 2 September 2018," katanya. 

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar