#kasussuap#kpk

Majelis Vonis Ringan Romahurmuziy

( kata)
Majelis Vonis Ringan Romahurmuziy
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di Kementrian Agama M Romahurmuziy. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta (Lampost.co) -- Ketuk palu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengakhiri rangkaian sidang mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy alias Romy. Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu dihukum dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Romy dihukum empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Romy mengaku pikir-pikir setelah mendengar putusan itu.
 
"Sudah saya sampaikan di hadapan majelis hakim bahwa saya masih akan mendiskusikan dengan keluarga. Jadi beri waktu saya mendiskusikan dengan keluarga dulu," ujar Romy usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.


Kuasa hukum Romy, Maqdir Ismail, berharap kliennya diputus bebas. Dia akan lebih dulu mempelajari putusan hakim sebelum mengambil langkah selanjutnya.
 
"Hakim ternyata berpendapat lain ya. Kami harus terima kenyataan ini," ujar Maqdir.
 
Jaksa KPK juga pikir-pikir atas putusan itu. Pasalnya, tuntutan jaksa agar Romy membayar uang pengganti Rp46,4 juta dan mencabut hak politik lima tahun ditolak majelis.
 
"Jadi pada intinya atas putusan ini kami masih akan tetap mengonsultasikan dengan pimpinan. Apakah kemudian akan menerima putusan ataukah melakukan upaya banding, nanti kami akan sampaikan," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.
 
Majelis hakim menilai Romy terbukti menerima Rp255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga disebut menerima suap Rp70 juta.
 

Romy dan Lukman disebut terbukti mengintervensi panitia sehingga Haris lolos dan dilantik menjadi kakanwil Kemenag Jawa Timur. Keduanya menyadari tentang perbuatan rasuah namun tetap dilakukan.
 
Romy juga terbukti menerima Rp50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Sepupu Romy, Abdul Wahab, disebut turut menerima Rp41,4 juta.
 
Fulus itu diterima berkaitan dengan memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi prestisius di lingkungan Kemenag. Perbuatan rasuah itu dilakukan sepanjang Januari hingga Maret 2019.
 
Romy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Romy melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 
Romy juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua alternatif kedua, yakni menerima suap dari Muafaq.
 
Perbuatan Romy dinilai tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, Romy belum pernah dihukum, berlaku sopan, dan punya tanggungan keluarga.
 
"Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diterima dan tidak menikmati uang yang diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Medcom



Berita Terkait



Komentar